Menyoal Pasien Corona Telantar 3 Jam di RSUD Padang Sidempuan, Alasan Ruang Isolasi Belum Siap

Padahal, RSUD Kota Padang Sidempuan adalah salah satu RS rujukan penanganan Covid-19.

PDP datang dari Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menggunakan ambulans milik pemkab sekitar pukul 17.30 WIB,

Namun, setelah tiga jam tertahan dan tidak mendapatkan penanganan, PDP tersebut dirujuk kembali ke RS GL Tobing di Deli Serdang.

Hal tersebut dikeluhkan oleh sopir ambulans, M Nasution.

"Tidak etis seperti ini, harusnya pihak RSUD Kota Padang Sidempuan sudah siap. Apalagi rumah sakit ini dijadikan pemerintah pusat sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanganan Covid-19," kata Nasution.

Dia juga mengeluhkan tindakan pihak RSUD Padang Sidempuan yang terkesan lamban dan bertele-tele.

Padahal status pasien yang dibawanya PDP dan harus mendapat penanganan yang baik.

"Tidak benar ini petugas rumah sakitnya. Sampai berapa jam menunggu, rupanya pasien dirujuk lagi ke Medan. Buat apa rumah sakit ini dijadikan rujukan," keluh sopir.

Menurutnya ruang isolasi harus tetutup sehingga tidak mungkin menerima PDP tersebut.

"Ruangan isolasi kita masih dalam tahap pengerjaan. Dan tidak mungkin kita rawat pasien dengan ruangan yang tidak sesuai standarnya," ujar Tetty.

Karena belum ada ruang isolasi yang memadai, Tety mengatakan telah merujuk PDP tersebut ke RS GL Tobing di Deli Serdang,

"Kalau masalah sopir dan petugas medis yang mendampingi sudah kita siapkan dari kita, dan mereka yang mendampingi pasien untuk dirujuk ke RS GL Tobing," kata Tetty.

Klaim telah siapkan 4 ruang isolasi

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada Selasa, 3 Maret 2020, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan Elvi Junianti mengatakan RSUD Kota Padang sebagai rumah sakit rujukkan

"Untuk penanganan pasien corona, RSUD Kota Padang Sidempuan menjadi salah satu rumah sakit rujukan," ujar Elvi.

Sementara itu Direktur RSUD Kota Padang Sidempuan Tetty Rumondang mengklaim telah menyiapkan sedikitnya empat ruangan untuk pasien suspect maupun positif virus corona yang terinfeksi virus corona.

Tety mengatakan empat ruangan yang akan digunakan untuk ruang isolasi adalah bekas kamar yang sebelumnya digunakan tempat tinggal dokter-dokter muda yang bertugas di RSUD Kota Padang Sidempuan.

"Ini saya lagi rapat di Medan rapat terkait itu. Kita lagi membahasnya. Jadi, saat ini kita (rumah sakit) masih mempersiapkan ruangan yang akan dijadikan untuk pasien itu," ujar Tetty lewat sambungan telepon.

Ia juga menjelaskan telah akan memberangkatkan petugas medis ke Kementerian Kesehatan RI, untuk mengikuti pelatihan serta mengambil sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

"Sampai saat ini masih proses penyiapan ruangan, untuk pengobatan dan tindakan medisnya belum. Kelengkapan medisnya pun belum ada. Minggu depan akan kita kirim dokter dua orang, dokter spesialis paru-paru dan dokter spesialis penyakit dalam serta 1 orang petugas laboratorium," kata Direktur RSUD.

"Seharusnya dari awal disampaikan saja kondisi ril kesiapan RSUD seperti apa, agar pasien dan petugas medis yang telah datang tidak sampai terkatung-katung. Ini sampai menunggu beberapa jam, baru dinyatakan ruangan masih direnovasi. Ini masalah yang urgent bukan main-main," ucap Khoir.

Ia mengatakan, peristiwa itu bukan kali pertama terjadi. Sejak RSUD Padang Sidempuan ditetapkan sebagai RS rujukan, sudah ada beberapa warga yang berstatus PDP malah dirujuk kembali ke RS di Medan.

"Dari beberapa kejadian tersebut, jelas menunjukkan ketidaksiapan RSUD Pemkot Padang Sidempuan sebagai RS rujukan pemerintah pusat," ucap Khoir.

Tak hanya dikritik karena tak terima PDP. RSUD Kota Padang Sidempuan juga dilaporkan warga berinisial Z ke Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Burangir, Padang Sidempuan.

Z keberatan saat surat rujukan pasien dari dokter yang berisi identitasnya viral di media sosial.

Sementara surat rujukan itu berisi keterangan bahwa dia diduga terjangkit virus corona.

"Juga kesalahan pihak RSUD yang diduga membocorkan surat rujukan pasien hingga viral sampai menimbulkan kepanikan di masyarakat. Juga statement Kepala Dinas Kesehatan yang melanggar kode etik kedokteran, padahal dia bukan dokter, namun menyebut identitas pasien," kata pendiri Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Burangir Timbul Simanungkalit, Selasa (10/3/2020).

"Saya akan membantu Z agar nama baik dan perlakuan yang dialaminya dapat menjadi atensi pihak Pemerintah Kota Padang Sidempuan. Apalagi, saat Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution datang ke rumah Z, Wali Kota tidak menyampaikan permohonan maaf dan Z merasa kecewa soal itu," kata Timbul.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Oryza Pasaribu | Editor: Farid Assifa, Abba Gabrillin)