Dedi Mulyadi Minta Penerima Pupuk Subsidi Disurvei Setahun Sekali

Tujuannya untuk memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran.

Dedi menilai, Dinas Pertanian harus memetakan kebutuhan pupuk dengan melakukan survei setahun sekali.

Tujuannya agar data penerima pupuk subsidi pupuk valid dan faktual.

"Survei empat tahun sekali membuat data tidak sesuai. Jangan sampai salah penempatan. Misalnya, harusnya daerah ini membutuhkan pupuk lebih banyak, tetapi malah kurang," kata Dedi usai mengunjungi PT Pupuk Kujang, Cikampek, Selasa (10/3/2020).

Selain itu, Dedi juga menyarankan data penerima pupuk subsidi juga dimiliki para agen.

Data dimaksud mulai dari nama petani, alamat rumah, lokasi lahan, hingga luas areal pertanian yang dimiliki.

Dengan begitu, kata Dedi, penyaluran pupuk tepat sasaran.

Sebab, data tersebut dapat menghilangkan kesempatan bagi oknum yang akan melakukan penimbunan pupuk subsidi.

"Ada pengawasan kalau datanya ada. Di desa itu ada babhinsa ada babhinkantibmas, jadi bisa diawasi jika ada yang menimbun tindak tegas, berkomunikasi dengan PPL (penyuluh pertanian lapangan)," kata mantan Bupati Purwakarta itu.

Selain soal data, Dedi juga menyoroti lamanya regulasi pupuk di Jawa Barat.

Ia menilai regulasi melalui peraturan gubernur menghambat distribusi pupuk kepada petani.

"Kalau lama, petani bisa memilih untuk tidak tanam atau mereka mencari pupuk dengan merek lain misalnya dari Tiongkok," kata dia.

Direktur Komersil PT Pupuk Kujang Rita Widayati mengatakan, terdapat kenaikan alokasi distribusi pupuk bersubsidi.

Hal ini berdasarkan perubahan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Permentan Nomor 10 Tahun 2020.

Untuk Jawa Barat, kata Rita, alokasi urea dari Permentan 1 Tahun 2020 sebanyak 249.748 ton.

Namun pada Permentan 10 tahun 2020 menjadi 388.400 ton. Kemudian untuk pupuk NPK 194.932 menjadi 320.138 ton.

"Kami (Pupuk Kujang) akan selalu memastikan keberadaan pupuk tetap tersedia untuk para petani," kata Rita.