Warga Kesulitan Mengadu, Fraksi PKS Jember Bentuk Hari Aspirasi

Hari aspirasi itu berlaku sebulan sekali pada Senin pekan kedua. Pembentukan hari aspirasi untuk mempererat hubungan warga dan anggota dewan.

“Alasannya karena banyak keluhan warga yang kami terima, mereka kesulitan menyampaikan aspirasinya kepada DPRD,” kata ketua Fraksi DPRD Jember Nur Hasan saat dihubungi Senin (10/2/2020).

Menurutnya, masyarakat sering kebingungan untuk melaporkan masalah yang dialami.

Saat ini, masyarakat harus membuat surat untuk bertemu anggota dewan. Meski telah membuat surat, mereka belum tentu dipanggil untuk menyampaikan aspirasi.

“Hal seperti yang kami tangkap untuk memudahkan warga mengadu,” jelas Nur Hasan.

Pembentukan hari aspirasi juga menghadapi Pilkada Serentak 2020. 

“Kami sebegai representasi partai politik PKS, mau tidak mau juga disibukkan oleh kegiatan pilkada,” tambah dia. 

Melalui wadah hari aspirasi itu, PKS akan menerima pengaduan masyarakat sehari penuh. Aspirasi akan diterima melalui surat dan pertemuan pada hari aspirasi.

“6 anggota Fraksi PKS siap menampung keluhan warga lewat kami di ruang fraksi,” jelasnya.

Aspirasi masyarakat itu bakal disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Jember.

“Kami ingin menghilangkan sekat antara warga dengan DPRD,” tuturnya. 

Sementara itu, Ketua DPD PKS Jember Ahmad Rusdan menambahkan, PKS memiliki sekitar 103.093 ribu pemilih. Namun, banyak yang tidak mengerti dengan mengenal perwakilan mereka di DPRD Jember.

“Setelah kami turun, banyak warga yang tidak mengenal anggota dewan,” kata dia.

Hari aspirasi itu diharapkan bisa memperkenalkan warga dengan anggota dewan di DPRD.

“Problematika di Jember ini unik, kabupaten yang kaya dengan APBD sekitar Rp 4,6 triliun. Namun DPRD-nya ngenes,” kata dia.

Anggota DPRD Jember tak memiliki dana bantuan sosial. Kabupaten Jember satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang tak mengalokasikan dana itu.

“Di Lumajang Rp 2 miliar, di Jember tidak punya. Dana itu bukan untuk dewan, tapi untuk masyarakat lewat dewan,” jelas Rusdan.