Pembebasan Lahan Bandara Kediri, Pemerintah Akan Gunakan Skema Konsinyasi

Pemerintah akan menggunakan skema konsinyasi atau ganti rugi melalui mekanisme pengadilan jika pembebasan lahan melebihi target waktu yang ditentukan.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyebut pembebasan lahan hingga saat ini masih di kisaran 99 persen dari sekitar 376,56 hektar lahan bandara.

"Kurang 1 persen pembebasan lahan itu selesai dilaksanakan," ujar Bagja Sirait, perwakilan Kemenko Bidang Kemaritiman dalam paparannya di hadapan warga terdampak pembangunan bandara di Kediri, Jumat (24/1/2020).

Warga terdampak tersebut merupakan sekelompok warga yang hingga saat ini belum melepaskan tanahnya untuk pembebasan lahan karena masalah ketidakcocokan harga.

Sirait menambahkan, pengadaan lahan itu dilaksanakan oleh PT Surya Dhaha Indah (SDhI) mulai 2017 hingga 31 Agustus 2019, dengan capaian 90,97 persen.

Hasil hitungan appraisal pemerintah, masih dalam paparannya, harga tertinggi pembebasan lahan ditentukan Rp 750.000 per meter persegi untuk pekarangan yang ada rumahnya dan Rp 500.000 per meter persegi untuk tanah tegal dan sawah.

Karena pembebasan lahan belum selesai, maka mulai 1 Februari 2020 nanti, kata Sirait, pemerintah akan melakukan penyelesaian pembebasan lahan dengan skema konsinyasi.

"Februari kita akan melakukan secara tegas konsinyasi, konsinyasi, dan konsinyasi," kata Sirait.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Dede Sujana meminta masyarakat yang belum melepaskan tanahnya untuk memahami kondisi yang ada.

Dia berharap warga segera melepas tanahnya tanpa harus menunggu adanya konsinyasi.

"Masih ada waktu masyarakat untuk memproses ganti untung hingga akhir Januari ini," ujar Dede seusai pertemuan itu.

Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Putut Tri Sunarko menyatakan pihaknya siap jika nantinya memang ada konsinyasi.

Hanya saja, dia berharap masyarakat menghindarinya karena ada konsekuensi pengosongan paksa jika warga melawan.

"Saya berharap pembangunan bandara tidak ada eksekusi," ujarnya.

Usai pertemuan yang berlangsung tanpa dialog itu memunculkan beragam ekspresi dari warga terdampak. Ada yang masih akan berpikir dahulu ada pula yang menerima harga yang ditawarkan pemerintah.

Ridwan Arif, salah seorang warga, mengaku akhirnya menerima harga sesuai appraisal untuk tanah kebunnya seluas 2.000 meter persegi itu.

" Ya sudah, terima saja. Tidak ada acara negosiasi lagi," ujarnya seusai pertemuan.

Liswatun, warga lainnya, mengaku sementara masih belum bisa menerima tawaran harga dari pemerintah tersebut.

Sebab, tanahnya di pinggir jalan yang dipakainya untuk usaha toko itu dihargai di bawah harga pasaran.

 "Yang saya perjuangkan ganti rugi usaha," ujarnya.