Ini Kata Pemprov Kaltim soal Jokowi Ingin Gunakan Kendaraan Tanpa Awak di Ibu Kota Baru

"Ya bagus, supaya bisa mengurangi emisi karbondioksida (CO2). Lagi pula semangat konsep ibu kota negara, smart, green dan modern," ungkap Plt Sekretaris Provinsi Kaltim, M Sabani saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (20/1/2020).

Menurut Sabani, pemerintah pusat tentu punya rencana yang matang terkait sistem transportasi di ibu kota negara.

"Bisa saja karena teknologi sekarang serba bisa, apa susahnya. Buktinya banyak penggunaan teknologi sekarang listrik dan tanpa awak," kata Sabani.

Pemprov Kaltim akan mendukung penuh kebijakan mendesain ibu kota negara oleh pemerintah pusat. 

Apalagi, penggunaan kendaraan jenis listrik tanpa awak adalah sistem transportasi yang modern dan ramah lingkungan.

Sabani meyakini pemindahan ibu kota negara adalah sejarah peradaban bangsa.

Sehingga wajar jika semua dukungan teknologi akan mengarah ke sana.

Kendati demikian, Sabani juga berharap agar pemerintah pusat bisa merancang sistem transportasi terkoneksi dengan wilayah sekitar sebagai kawasan penyangga yaitu Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, PPU, dan beberapa daerah lainnya.

Bila perlu, sistem transportasi dibuat terkoneksi ke seluruh wilayah di Pulau Kalimantan.

Soal pembatasan penggunaan kendaraan konvensional, menurut Sabani pemerintah pusat punya hitung-hitungan terkait hal itu.

"Jadi bisa saja kendaraan konvensional hanya mengakses pada wilayah tertentu saja. Kami pikir baik saja," terangnya.

Penggunaan kendaraan tanpa awak sebelumnya disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis (16/1/2020) lalu.

Jokowi ingin agar kendaraan pribadi yang berada di kawasan ibu kota baru hanya berjenis autonomous vehicle (kendaraan tanpa awak) atau minimal electric vehicle (kendaraan dengan tenaga listrik).

"Autonomus dan electric vehicle saja. Selain itu tak boleh," kata Jokowi saat memberi sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis.

Jokowi mengatakan, pemindahan ibu kota negara tak sekedar memindahkan gedung-gedung ke tempat baru.

Namun, ada pemindahan pola pikir, pola kerja, dan peradaban bangsa.