Lewat Program Satu Desa Satu SKPD, Pemprov Jateng Entaskan Kemiskinan

KOMPAS.com – Salah satu langkah jitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengentaskan kemiskinan adalah melalui program Satu Desa Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Buat mewujudkan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan wakilnya Taj Yasin Maimoen mengeluarkan instruksi untuk melakukan pendampingan di desa. 

Gayung pun bersambut, instruksi orang nomor satu dan dua di Jateng itu langsung segera ditindaklanjuti oleh Jajaran Pemprov Jateng.

Buktinya beberapa SKPD melakukan pembinaan di lebih dari satu desa. Salah satunya adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng yang mendampingi 14 desa.

“Desa yang kami damping tersebar, mulai Desa Kalitengah di Rembang, Desa Gedebeg di Blora, Desa Ngrandah di Grobogan, Desa Bancak di Semarang, Desa Mayungan di Klaten,” kata Kepala Dinas ESDM Jateng Sujarwanto Dwiatmoko dalam keterangan tertulis (16/1/2020).

Ia melanjutkan, desa-desa lain ada di Demak, Jepara, Pekalongan, Purworejo, Pemalang, dan Banjarnegara. Program pengentasan kemiskinan pun berbeda sesuai kategori kemiskinan di sana.

“Kami terlebih dahulu mengklasifikasi jenis kemiskinan di setiap wilayah. Selanjutnya, bimbingan atau bantuan diberikan sesuai kebutuhan warga desa,” kata Sujarwanto.

Contoh pendampingan desa

Kepala Dinas ESDM Jateng itu mencontohkan saat pihaknya mendampingi salah satu desa di Banjarnegara penghasil salak. Warga desa bisa membuat manisan salak, tetapi sulit menjualnya.

“Kami pun mendampingi dengan mencarikan mitra pengusaha dari Wonosobo guna mencarikan pangsa pasar bagi mereka," kata dia.

Sujarwanto memberi contoh lain, yakni di Desa Ngrandah, Grobogan. Pihaknya memberi bantuan ayam ternak bagi 500 keluarga agar menjadi nilai tambah ekonomi bagi keluarga miskin di sana.

“Kami juga mengajak para pengusaha setempat untuk dapat mengucurkan dana Corporate Social Responsibility CSR untuk kemaslahatan warga miskin,” imbuh dia.

Satu contoh tindakan itu, lanjut Sujarwanto, ada di Jepara saat pihaknya mengusulkan janda miskin tak bersuami untuk bisa bekerja di sebuah pabrik.

“Terobosan itu akhirnya diikuti pemerintah desa yang akhirnya mengoordinasi warga kurang mampu untuk mendapat pekerjaan. Harapannya bisa berefek pada pupusnya kemiskinan,” lanjut dia.

Sujarwanto pun yakin upaya yang dilakukan Pemprov Jateng itu bisa mempercepat pengurangan penduduk miskin, meski belum ada evaluasi mendetail terhadap program tersebut.

Sudah tepat dan sesuai jalur

Sementara itu, menurut Pengamat Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang Andreas Lako, langkah Pemprov Jateng dalam mengentaskan kemiskinan, dengan program Satu Desa Satu SKPD sudah tepat dan sesuai jalurnya.

Namun, ia menyarankan agar program itu dilakukan berkelanjutan, sehingga bisa lebih cepat menurunkan angka kemiskinan.

“Saya terus mengingatkan provinsi, jangan sampai itu hanya jadi sekadar lips service, tampilan politik, sehingga masyarakat tidak begitu merasakan dampaknya,” kata Lako.

Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu, pendampingan harus dilakukan sampai berhasil. Ia pun berharap pendampingan benar-benar fokus. Jika berhasil, maka akan luar biasa.

Lako juga mengimbau Pemprov Jateng agar melakukan pendampingan dengan hati dan merasakan apa yang dirasakan warga, seperti merasakan bagaimana mereka bertahan, berjuang, sampai bisa membangun usaha, dan bertahan.

"Mereka seperti bayi, besar, dan sekolah. Mereka sudah berhasil? Tidak. Dampingi mereka hingga mandiri, baru pindah ke lainnya," ujar dia.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Jateng menurun 0,22 persen, dari 10,80 menjadi 10,58 persen.

Pada periode Maret-September 2019 penduduk miskin turun 63.830 orang, dari 3,74 juta orang menjadi 3,68 juta orang. Jumlah itu tertinggi se-Indonesia.