Plt Gubernur Kepri: Antisipasi Kapal Asing, Natuna Lebih Cocok Jadi Kawasan Khusus

Sebagai kawasan khusus, maka pemanfaatan ZEE di Natuna akan lebih maksimal, sehingga meminimalisir masuknya kapal ikan asing dan nelayan asing.

Hal itu disampaikannya untuk menanggapi usul Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, yang menginginkan Natuna dan Anambas berdiri jadi provinsi sendiri.

Usulan menjadi kawasan khusus tersebut dinilai lebih pas untuk memaksimalkan pemanfaatan dan untuk menjaga kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Sebab, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna kerap dimasuki Coast Guard China, kapal pengawasan perikanan China serta nelayan China itu sendiri.

"Kalau (jadi) provinsi saya nilai tidak maksimal, namun jika kawasan khusus itu baru pas dan lebih tepat sasaran," kata Isdianto yang diwawancara saat mempersiapkan menunggu kedatangan Presiden RI Joko Widodo, Rabu (8/1/2020).

Tolak Natuna jadi provinsi

Sebelumnya, Mardani Ali Seram, Anggota Komisi II DPR juga tak sepakat dengan usulan Bupati Kabupaten Natuna Abdul Hamid Rizal agar Natuna menjadi provinsi khusus.

Menurut dia, usulan tersebut bukan cara efektif untuk menyelesaikan akar permasalahan terkait pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Natuna yang dilakukan kapal-kapal penangkap ikan dan coast guard China.

"Pertama akarnya bukan di pembentukan provinsi, tapi langkah Pemerintah China yang tidak mengindahkan hukum internasional," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/1/2020).

Menurut Mardani, untuk membentuk provinsi khusus Natuna, pemerintah perlu menghitung biaya, termasuk waktu yang akan dihabiskan. (HADI MAULANA)