Amankan Natuna, Menhan Didorong Perkuat Persenjataan Bakamla

Hal itu mengingat gentingnya kondisi kedaulatan negara Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau, menurut anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan. 

Komisi I DPR sendiri memiliki lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen.

Sementara itu diketahui jika kapal ikan asing China dan coast gurad China berulang kali melanggar kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna.  

“Kita (Komisi I) sangat mendukung salah satu poin penting pada rapat Kemenkopolhukam, Menhan Prabowo Subianto telah menyarankan untuk mengubah Permenhan yang memberikan wewenang Bakamla untuk memperkuat senjata yang diharapkan dapat memperkuat pengamanan kedaulatan wilayah laut NKRI,” kata Farhan melalui rilis ke Kompas.com, Senin (6/1/2020).

Perlu operasi sinergi TNI dan Bakamla

Menurut dia, Bakamla yang beranggotakan personel militer dan sipil dinilai masih kurang tegas serta kurang kuat dalam hal persenjataan dibanding China.

Salah satu yang mengindikasi hal tersebut menurut Farhan adalah ketika tidak digubrisnya upaya pengusiran terhadap kapal China Coast Guard dan kapal nelayan oleh TNI dan Bakamla.

"Mereka tidak menggubris karena stand point mereka adalah klaim wilayah mereka. Kami sejalan dengan keputusan politik nasional bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah ZEE NKRI berdasarkan UNCLOS (konvensi hukum laut di bawah PBB) 1982," katanya. 

"Kita juga harus menghormati putusan PCA (Permanent Court of Arbitration) di mana Nine Dash Line dari klaim tidak kita akui, maka kita menolak segala klaim (China) di Natuna. Pemerintah perlu menguatkan posisi tersebut dengan menggelar operasi berkordinasi dengan TNI dan Bakamla,” ujarnya.

“Sikap tegas Bakamla harus kita apresiasi untuk wilayah perairan yang overlap. Setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, Bakamla langsung mengusir kapal nelayan Vietnam dan kapal asing lainnya dan untuk yang sudah masuk wilayah yang bukan overlap. Bakamla dengan tegas langsung menangkap kapal - kapal asing tersebut,” katanya.

Farhan menambahkan, penguatan persenjataan pengamanan daerah kedaulatan negara Indonesia di wilayah perairan terutama di Natuna sangat perlu dilakukan.

Pasalnya, dengan klaim yang dilakukan oleh China saat ini, hal tersebut menunjukkan bahwa perairan Natuna memiliki kekayaan alam yang melimpah.

Dia mengatakan, industri perikanan asing sangat dominan di seputar perairan Natuna. Saat ini membuat wilayah di sana nampak lebih dikuasai oleh nelayan Vietnam dan Tiongkok.

Bahkan sebuah media asing sempat menyebutkan perbandingan jumlah kapal nelayan Vietnam dengan Indonesia adalah 150 : 1.

"Menurut informasi, operasi Bakamla di Natuna hampir tidak pernah menemukan nelayan Indonesia, tetapi lebih banyak ditemukan nelayan asing,” ujarnya.

Tiga kapal itu sedang melakukan pengawasan terhadap KIA China yang sedang menangkap ikan secara ilegal di perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) milik Indonesia.

Yudo menyebut, kapal-kapal tersebut terkesan enggan pergi dari wilayah timur Laut Natuna. 

Ini terlihat dari dua unsur kapal dari Bakamla yang telah melakukan komunikasi. Namun, kapal-kapal China tersebut tetap bertahan.

"Kemarin ada empat kapal yang turun ke lokasi untuk mengusir, dan saat ini kami tambah dua kapal lagi untuk memaksimalkan pengusiran," kata Yudo, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (5/1/2020).