Perjalanan Gibran Menuju Pilkada Solo: Ogah Masuk Politik, Ketemu Megawati hingga Tunggu Hak Prerogatif PDI-P

KOMPAS.com- Juli 2019 lalu, nama putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk kali pertama mencuat di dunia politik.

Namanya disebut-sebut dalam sebuah survei yang digelar oleh Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo.

Gibran disebut memiliki kans cukup besar menggantikan sosok FX Hadi Rudyatmo memimpin Solo di tahun 2020.

Sempat kukuh tidak akan terjun ke politik, suami Selvi Ananda tersebut kini mantap mendaftarkan diri menjadi bakal calon wali kota Solo melalui PDI-P.

Tahapan demi tahapan ia lalui. Kini nama Gibran masuk dalam daftar 179 kader bakal calon kepala daerah PDI-P yang telah mengikuti fit and proper test di Kantor DPD PDI-P Jawa Tengah.

Gibran saat ini tengah menghitung hari menanti pengumuman rekomendasi DPP yang rencananya diumumkan saat HUT PDI-P, 10 Januari 2020 mendatang. Berikut catatan perjalanan politik Gibran yang dihimpun Kompas.com:

Survei yang melibatkan 766 responden itu dilakukan dengan teknik random sampling di 96 titik lokasi di Kota Solo.

Berdasarkan hasil survei Unisri, nama putra sulung Jokowi itu termasuk paling populer dengan perolehan 90 persen suara.

Disusul kemudian nama Achmad Purnomo, politikus PDI-P yang saat ini menjabat sebagai wakil wali kota Solo.

Sedangkan dari sisi akseptabilitas dan elektabilitas, Achmad Purnomo berada di urutan pertama dengan persentase 83 persen dan 38 persen.

Nama Gibran menyusul di bawahnya dengan perolehan 61 persen untuk akseptabilitas dan 12 persen untuk elektabilitas.

Gibran memberikan apresiasi terhadap hasil survei. Namun saat itu, di hadapan wartawan ia menyebut, masih kukuh menjalankan peran sebagai seorang pebisnis.

"Saya dan Kaesang masih melakukan aktivitas yang saya lakoni seperti biasa. Jadi masih fokus bisnis. Masih fokus ekspansi bisnis," katanya, Sabtu (17/7/2019).

Mengenakan kemeja, Gibran datang ke rumah dinas Wali Kota Solo Lodji Gandrung.

Saat itu ia mengaku, hanya ingin bersilaturahmi.

Berbeda dengan keterangan Gibran, Rudy mengatakan kedatangan Gibran adalah untuk menanyakan mekanisme pencalonan wali kota Solo melalui PDI-P.

"Cuma nanya-nanya biasa tentang bagaimana mekanisme pencalonan dan sebagainya. Ya saya beri paparan," kata Rudy, Kamis (18/9/2019).

Rudy saat itu menjawab, Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P menjadi syarat mutlak untuk mendaftarkan diri menjadi bakal calon wali kota Solo 2020.

Ia mantap mendaftarkan diri sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih itu. Gibran diterima oleh Ketua Pengurus Anak Cabang PDI-P Banjarsari Joko Santoso.

Pada hari itu juga Gibran menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) partai PDI-P.

Tak hanya mendaftar menjadi anggota, Gibran juga menanyakan mengenai formulir pencalonan wali kota.

Sebab mengacu Peraturan Partai (PP) Nomor 24 Tahun 2017 partai yang mendapatkan lebih dari 25 persen suara dapat melakukan penjaringan calon wali kota dan wakil wali kota secara tertutup.

PDI-P Solo telah menerima usulan nama dari pengurus anak ranting, ranting dan PAC.

Nama Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa muncul dalam proses penjaringan itu. Keduanya ditunjuk oleh PDI-P Solo dalam ajang Pilkada Solo 2020.

Seperti diketahui, Achmad Purnomo saat ini masih menjabat sebagai wakil wali kota Solo. Sedangkan Teguh prakosa merupakan anggota DPRD Kota Solo.

“Sudah tidak ada kesempatan (bagi Gibran). Kita tidak buka pendaftaran, kita penugasan dan itu aspirasi anak ranting sampai PAC, kok,”ungkap Rudy saat itu.

Mengacu peraturan, syarat utama Gibran maju melalui jalur independen adalah mengumpulkan 8,5 persen suara atau setara dengan 35 ribu suara.

Jumlah tersebut dihitung dari jumlah DPT Kota Solo sebanyak 421.999 pemilih.

Oktober 2019, Rudy mengeluarkan pernyataan tegas. Gibran akan diberhentikan dari PDI-P jika ia memutuskan maju Pilkada Solo melalui jalur independen.

Pada bulan yang sama, Gibran menjawab pernyataan Rudy. Ia memastikan tidak akan maju melalui jalur independen.

"Saya tidak pernah bilang di mana pun, pada siapa pun kalau saya maju jalur independen," kata Gibran saat itu.

Kalimat Gibran seolah menghentikan bola wacana calon independen yang tadinya ramai digulirkan.

Pada hari yang sama saat pernyataan itu dibuat, Gibran memberi sinyal, ia memiliki kesempatan mendaftar melalui DPD maupun DPP.

Seolah ingin membuktikan keseriusannya, Gibran menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Pertemuan pada Kamis (24/10/2019) itu berlangsung kurang lebih selama satu jam.

Gibran mengaku, pertemuannya dengan Megawati karena ia telah resmi menjadi kader PDI-P. Sehingga sudah sewajarnya ia bersilaturahmi dengan petinggi partai itu.

"Siang ini saya berkesempatan untuk sowan, silaturahmi ke Bu Mega. Jadi kalau di Solo saya sudah ambil KTA PDI-P sudah sewajarnya saya sowan dan silaturahmi ke senior-senior, petinggi-petinggi PDIP. Kalau di Solo, saya sudah sowan ke Pak Rudy, beberapa senior PDI-P dan hari ini ke Bu Mega," kata Gibran.

Pertemuan Gibran dan Megawati dianggap hal yang wajar oleh Rudy. "Siapa saja yang ingin ketemu Bu Mega ya silakan," kata Rudy.

Usai pertemuannya dengan Megawati, Gibran diminta membaca empat buku oleh Ketum PDI-P tersebut. Salah satunya berjudul Indonesia Menggugat.

Ayah Jan Ethes Sri Narendra tersebut mendaftar pada Kamis (12/12/2019), diantar oleh ratusan relawan dengan 20 bus. Gibran mengaku telah mengantongi restu dari anggota keluarganya.

“Sudah minta doa restu. Paling pertama bapak sama eyang sudah, sama ibu sudah, istri, mertua semuanya sudah. Keluarga besar sudah merestui semua,”katanya.

Jokowi pun memberi pesan khusus bagi putra sulungnya tersebut. Gibran diminta mengikuti mekanisme dan tidak menggunakan cara curang.

“Pesan bapak harus melalui proses. Jadi, semua proses harus dilalui jangan ada jalan pintas. Semua mekanisme partai harus dilakukan, tidak ada yang namanya jalan pintas,” terangnya.

Sedianya, ia ingin menemui Rudy sesaat sebelum mendaftar. Namun, kata Gibran, lantaran kesibukan Rudy ia gagal menemuinya.

"Orang pertama yang saya temui sebelum datang kemari tentu saja Pak Rudy. Tapi berhubung ada kesibukan di luar kantor, saya tidak sempat bertemu beliau," ujar Gibran di Semarang.

Tapi Gibran mengeklaim telah mendapatkan restu Rudy sebelum mendaftar ke Semarang.

Gibran menjalani fit and proper test pada Sabtu (21/12/2019) di Kantor PDI-P Jateng, Semarang.

Panitia fit and proper test Andang Wahyu Triyanto menuturkan, Gibran diberikan lebih dari 15 pertanyaan.

"Cuma dari dalam pertanyaan ini berkembang tergantung bagaimana respons Mas Gibran," katanya.

Beberapa poin yang ditanyakan antara lain potensi, pemikiran, strategi, kesiapan psikologi, dan berbagai kesiapan dalam Pilkada.

Sebab dalam aturan, menjadi kader atau anggota partai selama tiga tahun berturut-turut merupakan syarat bakal calon kepala daerah dapat diusung oleh PDI-P.

Sementara, Gibran baru resmi terdaftar sebagai anggota pada September 2019. Artinya, ia tidak memenuhi syarat tersebut.

Meski demikian, Ketua DPD PDI-P Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani memberi sinyal, Gibran masih bisa dicalonkan.

"Ada mekanisme yang harus diikuti dan juga DPP partai mempunyai hak prerogatif memilih siapa calon yang akan diputuskan (maju Pilkada)," kata Puan, Rabu (18/12/2019).

Saat ini, Gibran masih menghitung hari, menanti rekomendasi yang rencananya akan diumumkan pada HUT PDI-P, 10 Januari 2020 mendatang.

Sumber: KOMPAS.com- (Penulis: Riska Farasonalia, Deti Mega Purnamasari, Labib Zamani | Editor: Icha Rastika, Farid Assifa, Rachmawati, Pythag Kurniati, Dony Aprian, Jessi Carina, David Oliver Purba)