Kasus Kades Gondang Diduga Pungli Pengusaha Rp 100 Juta, Berawal dari Minta Izin Sosialisasi Pemanfaatan Jalan Desa

KOMPAS.com - Diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pengusaha tambang, Kepala Desa (Kades) Gondang, di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Wahyu Nurhadi (30), diamankan Satuan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Nganjuk, Jumat (13/12/2019).

Penangkapan dilakukan di sebuah rumah makan di Jalan Panglima Sudirman Nganjuk, dari penangkapan itu polisi mengamankan uang tunai sebesar Rp 19.700.000, ponsel, serta surat pengajuan sosialisasi.

Kepada petugas, Nurhadi mengaku jika dirinya tidak sendirian dalam meminta uang kompensasi kepada pengusaha tambang tersebut, melainkan bersama tim perangkat Desa Gondang.

Berikut ini fakta selengkapnya:

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk Iptu Nikolas Bagas mengatakan, dugaan pungli yang dilakukan Nurhadi berawal dari pengusaha tambang yang hendak mengajukan izin sosialisasi pemanfaatan jalan desa ke kades.

Izin sosialisasi kepada warga itu diperlukan karena kendaraan tambang akan hilir mudik melewati kampung tersebut.

"Tapi kades tidak memberikan izin sosialisasi jika tidak ada kompensasi sebesar Rp 100 juta," ujar Iptu Nikolas, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/12/2019).

Atas permintaan itu, sambungnya, pengusaha tambang sepakat atas kompensasi yang diminta kades, namun pembayaran dilakukan dua kali.

Dari kesepakatan itu, akhirnya dibuat perjanjian untuk bertemu di salah satu rumah makan di Kota Nganjuk, saat hendak melakukan pembayaran uang tersebut, polisi langsung melakukan penangkapan.

Dari penangkapan itu polisi mengamankan uang tunai sebesar Rp 19.700.000, ponsel, serta surat pengajuan sosialisasi.

"Tersangka ditahan," kata Nikolas.

Atas kasus tersebut, Sat Tipikor Polres Nganjuk telah memeriksa 9 orang saksi, termasuk pengusaha tambang galian tanah.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 12 huruf e dan atau pasal 11 UURI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Setidaknya tersangka terancam hukuman hingga 5 tahun penjara," kata Kapolres Nganjuk AKBP Handono Subiakto dikutip dari TribunKediri.com

Sumber: KOMPAS.com (Kontributor Kediri, M Agus Fauzul Hakim | Editor Robertus Belarminus)/TribunKediri.com