4 Fakta 1.982 Penerima PKH di Jombang Mundur, dari Stiker hingga Malu Dicap Miskin

KOMPAS.com - Ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur memilih untuk mengundurkan diri dalam kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Hal itu disebabkan, karena adanya program labelisasi yang dipasang pemerintah di setiap rumah warga penerima bantuan.

Kepala Dinas Sosial Pemkab Jombang Mochammad Sholeh mengatakan, warga yang mundur dari kepesertaan PKH tersebut sedang dalam proses pendataan untuk dilaporkan ke kementerian Sosial.

Mereka memilih mundur, karena merasa malu dengan adanya program labelisasi tersebut.

Berikut fakta selengkapnya :

1. Ribuan penerima PKH mundur

Dari data Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Jombang, jumlah yang mengundurkan diri dari PKH ada sebanyak 1.982 KPM.

Pengunduran diri dari peserta penerima PKH itu, diduga karena banyak warga malu dengan adanya program labelisasi yang dipasang pemerintah di rumah mereka.

"Laporan yang mundur cukup banyak, sejak pertengahan bulan November ada 1.982 yang mundur," ujar Kepala Dinas Sosial Pemkab Jombang, Mochammad Sholeh kepada Kompas.com, Rabu (18/12/2019).

2. Labelisasi di rumah penerima bantuan

Sholeh mengatakan, banyaknya warga yang mengundurkan diri dari peserta penerima bantuan PKH karena dianggap banyak yang malu dengan adanya labelisasi.

Pasalnya, sejak pertengahan November lalu Pemkab Jombang bekerjasama dengan pemerintah desa melakukan pemasangan label kepada setiap rumah warga yang mendapatkan bantuan PKH.

Labelisasi yang dilakukan, yaitu berupa pemasangan stiker yang bertuliskan sejumlah jenis bantuan, seperti PKH, BPNT, KIS APBN dan KIP.

Stiker itu dipasang di depan rumah warga. Baik di pintu, kaca maupun tembok.

Pada saat program labelisasi dijalankan, Sholeh mengaku banyak warga penerima bantuan menolak.

Kemungkinan banyak warga yang merasa malu, jika rumahnya harus dipasangi dengan stiker yang menyebutkan keluarga penerima bantuan sosial.

Karena adanya respon itu, ia akhirnya memberikan pilihan kepada warga bersangkutan untuk mundur atau tetap berlanjut.

"Karena labelisasi ini merupakan bagian upaya kami melakukan verifikasi validasi di lapangan, kami minta kepada mereka yang menolak untuk menentukan keputusannya sendiri. Akhirnya, banyak yang mundur. Mungkin karena malu disebut miskin," kata Sholeh.

4. Pendaftaran baru

Meskipun ribuan warga di Jombang sudah banyak yang mengundurkan diri dari penerima bantuan PKH, namun pendaftaran peserta baru masih tetap terbuka.

Hanya saja, Sholeh mengatakan prosesnya melalui pengusulan dari desa terlebih dahulu, untuk selanjutnya disampaikan kepada pusat.

"Tapi prosesnya harus melalui musyawarah desa (Musdes) dulu, dari situ nanti akan kami usulkan kepada Kementerian Sosial," ujar dia.

Hingga 2019, ia mencatat total kepesertaan penerima bantuan PKH di Jombang ada sebanyak 86.000 KPM. Jumlah itu tersebar di 306 desa/kelurahan.

Penulis : Kontributor Jombang, Moh. Syafií|Editor : Robertus Belarminus