Kepala BPBD NTB Dukung Polisi Mengungkap Korupsi Bantuan Pasca Bencana

Hal itu menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret tiga fasilitator Rumah Tahan Gempa (RTG) di Lombok Tengah,

"Terkai kasus OTT di Lombok Tengah, sikat saja siapapun fasilitator yang berbuat nakal," ujar Ahsanul saat dihubungi, Jumat (6/12/2019).

Ahsanul menduga masih ada kasus serupa yang terjadi di beberapa daerah yang terkena gempa di NTB.

"Tidak menutup kemungkinan, akan ada kasus yang sama di daerah lain," kata Ahsanul.

Ahsanul mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk pemecatan fasilitator yang terjaring OTT.

"Kemarin kita sudah keluarkan surat untuk pemecatan fasilitator yang terjaring OTT," ungkap Ahsanul.

Sebelumnya, Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Lombok Tengah melakukan operasi tangkap tangan kepada oknum fasilitator pengerjaan rumah tahan gempa (RTG) di Kabupaten Lombok Tengah, Kamis kemarin.

Adapun, pelaku yang terjaring OTT yakni Lalu Nu’mansyah, Lalu Samsul Anwar dan Doni Bayangkari.

Ketiga tersangka ini menjadi fasilitator rumah tahan gempa di Desa Teratak, Kecamatan Batukeliang Utara, Lombok Tengah.

Kepala Satuan Reserse Kriminal AKP Rafles P Girsang dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, pelaku meminta fee kepada kontraktor sebanyak 2 persen.

Menurut polisi, para tersangka memanfaatkan jabatan dan wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut polisi, jika perusahaan tidak mau memberi fee, maka pihak fasilitator tidak akan menandatangani rencana penggunaan dana (RPD).

"Dalam proses pencairan dana mengharuskan ada tanda tangan dari fasilitator seperti tanda tangan progres pekerjaan, RAB, rencana penggunaan dana. Jika salah satu tidak ada tanda tangan, maka dana tersebut tidak dapat dicairkan," kata Rafles.

Saat OTT, Polisi mengamankan barang bukti yaitu uang sebesar Rp 5,2 juta, satu bendel berkas untuk syarat pencairan dana, tas kulit warna hitam dan buku tabungan BRI Simpedes.