Franz Magnis Suseno: Negara Harus Intoleran terhadap Intoleransi

Hal itu disampaikan oleh rohaniawan Franz Magnis Suseno dalam jumpa pers forum "Dialog dan Kerjasama Lintas Iman untuk Indonesia yang lebih baik, Damai dan Toleran secara Kritis-Konstruktif" di Yogyakarta, Rabu (20/11/2019). 

"Pengalaman kita bahwa dalam tahun-tahun terakhir, kejadian-kejadian intoleransi terus bertambah," ujar Franz Magnis Suseno. 

Franz Magnis Suseno menuturkan sebetulnya situasi dalam masyarakat sebagai keseluruhan masih tetap toleran.

Indonesia itu negara yang toleran, dalam arti di mana-mana minoritas bisa hidup dan beribadah ditengah mayoritas tanpa kesulitan serta tanpa takut.

Komunikasi juga terjalin dengan baik, tanpa membedakan mayoritas dan minoritas.

Tindakan-tindakan intoleran

Namun lanjutnya jika tindak-tindak intoleransi dibiarkan saja, maka bisa merusak kehidupan bersama.

"Jadi Negara Republik Indonesia harus intoleran terhadap intoleransi. Mereka yang mau merusak toleransi kita tidak boleh ditoleransi," ucapnya.

"Secara sederhana bahwa acuannya adalah hukum, dan tentu undang-undang dasar yang berlaku," imbuhnya.

Jika misalnya alat negara membiarkan massa yang beringas melakukan penutupan tempat ibadah, atau memaksa upacara keagamaan, acara sebuah diskusi dibatalkan, itu signal yang sangat buruk. Hal itu tidak boleh terjadi, sebab akan menghancurkan toleransi.

"Yang terjadi di dalam rangka hukum harus dilindungi, dengan segala konsekuensi. Masyarakat harus tahu bahwa sikap toleran dilindungi, dan sikap intoleran tidak dibiarkan," katanya.

Peran Pancasila vs intoleransi

Franz Magnis Suseno menyampaikan Pancasila adalah kesepakatan bangsa dan sudah final. Pancasila memberi ruang untuk saling menerima, tanpa membedakan agama, suku dan budaya.

Kebesaran Pancasila adalah bahwa di dalam ruang Pancasila, semua komunitas agama, dan komunitas lain dapat hidup sesuai dengan cita-cita dan aspirasi mereka.

"Pancasila menjamin bahwa identitas masing-masing komunitas, oleh identitas Indonesia tidak diancam apalagi ditindas, melainkan sebaliknya dilindungi dan diangkat," tegasnya.

Karenanya, sangat penting negara tidak boleh lunak terhadap segala bentuk intoleransi yang tidak menghiraukan hukum.

"Pemerintah Jokowi harus memberi instruksi, perintah tegas bahwa aparat negara tidak membiarkan tindakan-tindakan intoleran berjalan," ujarnya.