Jadi Calon Ibu Kota Negara, Ini Usulan Besaran UMP Kalimantan Timur 2020

Sebelumnya, UMP calon ibu kota negara itu pada 2019 sebesar Rp 2,74 juta. 

Hasil hitungan itu berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan B-m/308/HI.01.00/X/2019 pada 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 2019.

Berlaku kenaikan UMP di seluruh provinsi sebesar 8,51 persen dari nilai UMP tahun sebelumnya.

Kenaikan itu berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) sebesar 5,12 persen.

Plt Sekretaris Provinsi Kaltim M Sabani mengatakan, sudah ada kesepakatan besaran yang ditetapkan berdasarkan edaran.

"Tinggal kita sepakati bersama dewan pengupahan baru ditetapkan gubernur," ungkap Sabani, Selasa (22/10/2019) di Samarinda.

Sabani mengatakan hingga November mendatang gubernur sudah menetapkan besaran yang telah dihitung berdasarkan surat edaran menteri tenaga kerja.

Setelah ditetapkan, per 1 Januari 2020 UMP Kaltim wajib dipatuhi seluruh perusahaan yang ada di Kaltim.

"Kalau ada perusahaan yang tidak gaji karyawan tak sesuai UMP kita beri sanksi," ucap Sabani.

Kepala Bidang (Kabid) Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim, Usriansyah juga menyampaikan hal yang sama.

"Iya kita sanksi tegas," ujar Usriansyah.