DPRD Jabar Kritisi soal Komunikasi dengan Ridwan Kamil

BANDUNG, KOMPAS.com - Pola komunikasi politik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendapat sorotan dari sejumlah anggota DPRD Jawa Barat.

Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS Haru Suandharu menyebut, hubungan Ridwan Kamil dengan anggota legislatif dinilai kurang baik. Hal itu, kata Haru, yang memicu wacana hak interpelasi dari DPRD.

"Jadi, setelah pertemuan kami dengan pimpinan parpol, termasuk parpol pendukung, itu tidak ada komunikasi yang signifikan dengan gubernur.  Jangan sampai dibiarkan isu interpeleasi kemarin itu jadi liar," kata Haru, Senin (21/10/2019).

Haru pun meminta Ridwan Kamil untuk segera meningkatkan intensitas komunikasi dengan DPRD agar lebih cair dan tanpa sekat.

"Tidak ada komunikasi yang lancar, yang cair tanpa sekat. Kalau dengan pola komunikasi seperti demikian apa yang ada di depan saya kira akan rumit ke depan. Kami berharap gubernur ada komunikasi baik dengan dewan. Kami berharap ada komunikasi yang lancar, cair dan tanpa sekat," ungkap dia.

Menurut Haru, wacana hak interpelasi DPRD Jawa Barat untuk Gubernur Emil jangan sampai dibiarkan lantaran bisa berpotensi menjadi bola liar akibat komunikasi yang kurang baik.

"Jadi, jangan sampai hanya beredar di media massa atau dijawab oleh rilis pemerintah hal ini bisa diselesaikan andaikan terjadi komunikasi yang baik antara dewan dan pemerintah," ujar dia.

Ditemui terpisah, Ridwan Kamil mengatakan kritikan yang disampaikan DPRD dianggap sebagai masukan. Ia pun menampik jika pola komunikasinya dinilai tak baik.

"Saya kira banyak pertemuan dengan pimpinan partai dan dewan. Jadi, kalau dikatakan begitu saya kira tidak sepenuhnya benar. Tapi, kalau kritikan bisa jadikan masukan saya perbaiki," kata Emil, sapaan akrabnya di Gedung Negara Pakuan.

Ia pun mengaku sudah merajut komunikasi politik dengan Ketua DPRD Jawa Barat M Taufik Hidayat hingga Ketua DPW PKS Jawa Barat Ahmad Syaikhu.

"Saya kira masalah ini jadi mungkin ekspetasi intensitasnya berbeda, ini masalah volumenya saja. Ini bukan buruk, jadi kita juga mencoba," tambah dia.

Disinggung soal adanya isu interpelasi dari sejumlah fraksi di DPRD Jawa Barat, Emil menyatakan, pihaknya tak bisa membendung rencana itu lantaran jadi hak lembaga legislatif.

"Saya tidak bisa menghalangi, ini kan ada yang ingin bertanya, ya saya jawab. Bertanya ini bisa sambil makan siang, rapat formal dan informal, dan ada interplasi. Saya siapkan ruang menjawab ini," ujar dia.