Korban Gempa Maluku Diminta Bayar Biaya Rumah Sakit, Kadis Kesehatan Sarankan Berobat di Posko Kesehatan

Meykal mengatakan, di lokasi-lokasi pengungsian di Kecamatan Salahutu telah dibangun posko kesehatan.

“Kalau cuma panas batuk biasa atau demam kenapa tidak datang ke posko kesehatan saja. Kalau di posko-posko kan tidak bayar,” kata Meykal kepada Kompas.com saat dihubungi, Minggu (13/10/2019) malam.

Dia mengakui, rumah sakit darurat sempat memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada ribuan pengungsi di desa tersebut.

Namun, sejak masa tanggap darurat selesai empat hari lalu, rumah sakit menerapkan tarif pasien umum.

Meykal menyampaikan, Pemprov Maluku telah menanggung pengobatan para korban luka-luka karena gempa secara gratis di sejumlah rumah sakit.

Termasuk sejumlah pasien yang mengalami patah tulang dan harus menjalani operasi.

Saat ini, lanjut Meykal, masih banyak warga yang mengungsi baik warga yang terdampak langsung seperti rumahnya yang hancur maupun warga yang sekedar mengungsi karena trauma dengan gempa.

“Jadi yang mau dibayarkan ini betul-betul kepada masyarakat yang terdampak, misalnya yang rumah hancur. Saat ini kan banyak masyarakat di SBB, Ambon Maluku Tengah mengungsi. Sekarang kalau semua mengungsi yang mana yang mau kita gratiskan sekarang,” ujar Meykal.

Meykal menyebut kebijakan rumah sakit untuk menghentikan layanan kesehatan gratis bukan hanya terjadi di Tulehu, tapi juga di RSUD dr Haulussy Ambon.

“Sekarang bukan hanya di Tulehu tapi juga di RSUD dr Haulussy apakah semua rumah sakit itu menggratiskan atau tidak. Coba cek dulu sebagai pembanding kalau masih digratiskan dan hanya di Tulehu yang menarik bayaran berarti Tulehu ada kekeliruan jadi coba cek,” ujar dia.

Terkait hal itu, pihaknya juga akan segera menggelar pertemuan untuk membahas persoalan yang dikeluhkan warga pengungsi di desa tersebut pada Senin besok.

Dia mengaku kebijakan rumah sakit memberlakukan tarif layanan kesehatan bagi pengungsi itu tidak disosialisasikan sehingga masyarakat tidak mengetahuinya.

“Mungkin karena tadi-tadinya gratis lalu tiba-tiba bayar. Mungkin belum tersampaikan belum tersosialisasikan, harus terinformasikan jadi masalahnya itu di situ,” ujar dia.