Duduk Perkara Pekerja Rusunawa Tinggalkan Utang Rp 33 juta ke Warung, Uang Dibawa 2 Mandor

Warung tersebut dia buka saat proyek pembangunan rusunawa yang berjarak 10 meter dari rumahnya sedang berjalan.

Untuk modal warung, ia meminjam uang pada 4 orang.

Pelanggan tetap Suliono adalah para pekerja proyek rusunawa yang rencananya digunakan untuk menampung para penghuni bangunan liar.

Para pekerja proyek makan dan minum di warung Suliono setelah sang mandor proyek yang bernama Darminto menyerahkan uang sebesar Rp 1 juta.

Awalnya pembayaran makan dan minum pekerja proyek berjalan lancar.

Namun saat proyek tersebut rampung pada 3 Juni 2019 lalu, para pekerja meninggalkan utang sebesar Rp 15.878.000 di warung Suliono.

Tumpukan utang itu merupakan akumulasi tunggakan pembayaran makan dan minum dari bulan April dan Mei 2019.

Pada April ada utang untuk 15 pekerja dengan nilai Rp 8,73 juta. Sedangkan pada bulan Mei sebesar Rp 7,148 juta untuk 11 pekerja.

"Dari awal semua (pembayaran) lancar. Tapi yang terakhir-terakhir tidak, bahkan sampai sekarang," ujar Suliono, Jumat (9/8/2019).

Utang yang tak kunjung dibayar membuat Suliono dan Suparmi, istrinya kelimpungan saat akan membayar hutang untuk modal warung serta biasa sekolah anaknya.

Darminto, sang mandor sempat singgah ke warung Suliono saat proyek rampung untuk pamitan dan menyerahkan uang Rp 2 juta, serta menitipkan sepeda motor sepeda motor Suzuki Satria FU beserta STNK-nya sebagai jaminan.

Darminto berjanji akan melunasi seluruh tunggakan serta mengambil motor yang dititipkan kepadanya.

Di warung milik Susi Jayanti (37), utang yang belum dibayar sebesar Rp 8,299 juta yang merupakan akumulasi dari bulan April dan Mei 2019.

Sementara itu di warung milik Agus Hartini, para pekerja proyek rusunawa meninggalkan utang sebesar Rp 9,646 juta.

Dari ketiga pemilik warung, total tagihan pembayaran makanan dan minuman yang belum dibayar sebesar Rp 33,8 juta.

Para pekerja proyek juga meninggalkan utang biaya sewa kepada 2 pemilik rumah kos di Kota Mojokerto, sebesar Rp 1,4 juta dan Rp 900.000.

Namun, pertemuan di kantor DPKP Kota Mojokerto itu belum bisa menemukan solusi pasti karena perwakilan dari kontraktor pelaksana proyek tidak hadir.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahaan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Mojokerto, Mashudi mengatakan kasus tersebut akan ditangani oleh Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Jawa Timur, selaku wakil dari Kementerian PUPR.

"Karena perwakilan kontraktor tidak datang, kesimpulannya tadi SNVT akan bersurat resmi, mengundang kontraktor minggu depan untuk pertemuan di Kantor SNVT Propinsi," ujar Mashudi.

Dengan terlibatnya SNVT selaku wakil dari Kementerian PUPR di Jatim, peluang bagi para pemilik warung dan kos untuk menagih utang yang ditinggalkan para pekerja makin terbuka.

Dari plafon anggaran rusunawa sebesar Rp 15 miliar, masih ada dana jaminan pemeliharaan dengan nilai lebih dari Rp 1 miliar milik PT yang belum diserap dari pimpro.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek rusunawa, serta perwakilan dari PT Mina Fajar Abadi, selaku kontraktor pelaksana.

Dari mediasi tersebut terungkap bahwa uang makan sudah dibayar lunas kepada dua mandor pekerja.

Menurut Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, Muraji, jatah uang makan yang semestinya dibayarkan pada tiga pemilik warung serta dua rumah kos tersebut sengaja dibawa kabur oleh dua mandor.

"Dulu alasannya kedua mandor tidak membayar karena belum dibayar oleh PT. Padahal, kenyataannya sudah dilunasi," kata Muraji.

Dari hasil pertemuan di Surabaya disepakati bahwa penyelesaian utang akan segera diselesaikan oleh pihak PT Mina Fajar Abadi.

"Sedang diupayakan agar masalah ini cepat selesai. Pihak PT sudah menghubungi kedua mandor untuk menyelesaikan. Minggu ini pihak PT akan memberi kabar," ujar Muraji, Selasa (3/9/2019).

SUMBER: KOMPAS.com (Moh. Syafií)