Kasus Rasisme Ditangani Pemerintah, Gubernur Papua Imbau Warga Tak Lagi Demo

JAYAPURA, KOMPAS.com - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta warga tidak lagi melakukan aksi demo terkait kasus rasial yang dialami sejumlah mahasiswa Papua.

Sebab, aspirasi warga soal kasus rasial tersebut sudah ditangani pemerintah.

Ia melarang masyarakat Papua untuk kembali turun ke jalan guna melakukan demonstrasi yang berpotensi memanaskan situasi keamanan di Jayapura dan sekitarnya.

"Tidak ada lagi yang demo-demo. Aspirasi sudah pemerintah tangani, tidak ada lagi demo-demo," kata Lukas, di Ruang VIP Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (3/9/2019).

Ia mengaku terkejut dengan tindak anarkistis yang dilakukan oleh massa pendemo.

Lukas meyakini, bila aksi itu tidak murni dilakukan oleh para pengunjuk rasa, tetapi sengaja dibuat oleh pihak tertentu.

"Sepertinya ada yang ikut bermain sehingga berujung anarkis," kata Lukas.

Ia pun mendukung kebijakan Polda Papua yang melarang aksi unjuk rasa hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Terlebih dengan situasi Papua, atau Jayapura khususnya, masyarakat sangat mudah terprovokasi.

"Anarkis begini tidak bisa, tidak ada lagi yang demo-demo," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, pada 29 Agustus 2019, massa menggelar demo menyikapi dugaan tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Massa membakar ruko, perkantoran dan gedung pemerintah.

Selain itu, massa membakar kendaraan roda dua dan roda empat, serta melakukan perusakan.

Kondisi itu membuat aktivitas di Kota Jayapura lumpuh total. Kini, Polda Papua telah menetapkan 28 orang sebagai tersangka kerusuhan tersebut.