Arkelog Senior Minta Video Ridwan Saidi Soal Sriwijaya Fiktif Dihapus

Menurut Budi, pernyataan yang disampaikan oleh Ridwan Saidi tidak memiliki dasar hingga bisa dikategorikan penyebar hoaks.

"Untuk menyelamatkan masyarakat yang terkena hoaks, lebih baik saya sarankan agar video itu dicabut," kata Bambang saat berada di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (31/8/2019).

Bambang menjelaskan, Ridwan semestinya berbicara tentang sejarah dengan melampirkan bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, dalam pernyataan menyebutkan Sriwijaya fiktif, budayawan yang disebut babe itu tak dapat menunjukan dasar dari pernyataannya tersebut.

"Kalau saya pribadi, saya tidak mau komentari itu (pernyataan Ridwan). Saya hanya mau meluruskan apa yang dibengkokkan. Suruh tunjukkan (kepada Ridwan), buktinya saja (Sriwijaya fiktif),"jelas Bambang.

Sriwijaya kerajaan maritim, sehingga minim candi 

Sriwijaya menurut Bambang, adalah kerajaan Maritim yang hidup di lautan. Berbeda dengan kerajaan Mataram yang berbasis agraris.

Minimnya candi kerajaan Sriwijaya yang di temukan, dikarenakan bahan baku batu pembuatan yang jauh.

Sementara, Mataram adalah kerajaan yang dekat dengan daerah pegunungan dan sektor pertanian.

"Kalau Maritim, kemana-mana dia (berlayar). Sehingga peninggalan Sriwijaya hanya Arca dan Candi, itupun sedikit," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, pernyataan budayawan asal Betawi yakni Ridwan Saidi yang menyebutkan kerajaan Sriwijaya adalah fiktif viral di media sosial. 

Video pernyataan itu viral setelah diunggah di kanal YouTube 'Macan Idealis'. Dalam video yang diunggah pada 23 Agustus 2019 tersebut, Ridwan Saidi secara tegas menyebutkan jika kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan fiktif. 

Dia juga mengatakan tidak ada tentara Portugis dan benteng Portugis, mereka hanya datang berdagang ke Nusantara. 

Langgar UU ITE

Akibat dari pernyataan tersebut, ketua Yayasan Tandi Pulau, Erwan Suryanegara, berencana akan melaporkan Ridwan Saidi ke jalur hukum.

"Karena ini ada kejahatan digolongkan ITE, karena ada menyebarkan berita bohong, hoaks, yang tanpa data-data ilmiah, data valid. Kita lihat ada celah ke sana, tentunya dengan ke ranah hukum, tujuan kita adalah agar video yang tidak benar itu nanti dihapus oleh pihak YouTube," kata Erwan, usai menggelar rapat bersama Dinas Kebudayaan Palembang, Selasa (27/8/2019).