Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota Jabar, Ini Alasan Ridwan Kamil

Pria yang akrab disapa Emil itu menilai, pemindahan itu diperlukan lantaran secara fisik, Kota Bandung sudah kurang mendukung sebagai pusat pemerintahan provinsi.

"Karena pada dasarnya, secara fisik Kota Bandung sama seperti Jakarta, sudah tidak cocok lagi melayani pusat pemerintahan," ujar Emil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (29/8/2019).

Selain itu, lokasi kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tak tersentralisasi menjadi hambatan lain.

Ia menyebut, kajian soal rencana itu akan mulai dilakukan enam bulan ke depan.

"Contohnya kantor pemerintahan cek-clok (terpisah-pisah) dan tidak produktif. Kajian dilaksanakan enam bulan ke depan, nanti media dikabari lagi," ujar Ridwan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanandi menuturkan, tercetusnya wacana itu berawal dari keluhan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum.

Saat itu, kata Daddy, Uu komplain lantaran sulit memanggil SKPD karena posisi kantor yang tersebar.

"Awalnya keluhan Pak Wagub, kok kumpulin dinas susah karena tersebar. Saya sempat respons juga, saya bilang begini, kalau kumpulin dinas enggak mesti secara fisik. Zaman begini gitu lho kan bisa teleconference," tutur Daddy saat dihubungi.

Daddy yang juga Wakil Ketua Pansus VII mengatakan, DPRD tak keberatan dengan rencana itu.

Namun, ia meminta Pemprov Jabar membuat kajian komprehensif sebagai dasar pemindahan ibu kota provinsi.

"Kami minta silakan buat kajian dulu. Kami tak menyebutkan lokasi karena pansus tidak punya latar belakang itu. Kami serahkan ke kawan-kawan eksekutif. Ada indikator program di mana ibu kota bisa berpindah ke mana saja asalkan ada kajian komprehensif lebih dulu," ujar Daddy.

Secara pribadi, politisi Partai Gerindra itu mendukung wacana tersebut.

Namun, ia juga berharap hal ini dibahas serius, bukan karena mengikuti rencana pemindahan ibu kota negara.

"Jangan karena ibu kota negara mau pindah terus kami latah pindah. Kami bersepakat kalau memang dilakukan, harus ada kajian biar ada alasan kuat, kan orang pindah rumah alasannya rumahnya sumpek, anaknya banyak, kan ada pertimbangan begitu," katanya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil bersama DPRD Jabar telah sepakat untuk mengkaji wacana pemindahan pusat pemeritnahan dan ibu kota Provinsi Jawa Barat.

Ridwan mengatakan, wacana itu muncul sewaktu ia menggelar rapat pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jabar bersama Pansus VII awal pekan lalu.

Emil menjelaskan, penentuan lokasi baru ibu kota Jabar terbuka untuk seluruh wilayah.

Namun, saat ini ada tiga lokasi yang diusulkan, yakni di Tegalluar, Kabupaten Bandung, dan Walini, Kabupaten Bandung Barat.

Dua lokasi itu masuk dalam kawasan pengembangan jalur kereta cepat Bandung-Jakarta. Selain itu, Cirebon, Patimban, Majalengka sebagai wilayah pengembangan ekonomi baru.