Lindungi Pekerja Migran, Disnakertans Jabar Luncurkan "Migran Juara"

KOMPAS.com – Guna mengurangi permasalahan klasik yang menimpa para pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat meluncurkan program Migran Juara.

Kepala Disnakertans Jabar Ade Afriandi mengatakan permasalahan yang menimpa para pekerja migran disebabkan banyak hal. Salah satunya keterbatasan wawasan dan keterampilan, penempatan ilegal, hingga praktik percaloan yang masih marak.

"Melalui program Migran Juara Disnakertrans telah membentuk tim khusus untuk membangun sistem navigasi migrasi," ujar Ade seperti dalam keterangan tertulisnya.

Ade sendiri mengatakan itu, saat Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Layanan PMI Jawa Barat, di The Luxury Trans Hotel Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/8/2019).

Terkait sistem navigasi, Ade menjelaskan bila sistem ini terbentuk dari seluruh rangkaian sistem pendataan calon tenaga kerja, sistem perekrutan yang melibatkan peran disnakertrans provinsi, kabupaten atau kota, hingga keterlibatan aparat desa.

"Juga di dalamnya termasuk pelatihan dan sertifikasi, sistem penempatan, serta sistem tracking warga Jabar yang bekerja di luar negeri," terang dia.

Rencananya, pada Maret 2020 Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar akan groundbreaking gedung Migran Training Centre Jawa Barat.

Tak hanya melalui program Migran Juara, perlindungan kepada pekerja migran juga akan diperkuat regulasi, yaitu perda provinsi, kabupaten dan kota hingga desa, seperti yang sudah terbit Peraturan Desa Majasari di Kabupaten Indramayu.

Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia (BLKPMI) mencatat, hingga akhir tahun 2018 Indramayu menjadi daerah dengan penempatan pekerja migran terbanyak, yaitu 21.480 orang, disusul Kabupaten Cirebon dan Subang.

Adapun 10 negara tujuan favorit para PMI asal Jabar, yaitu Taiwan, Hongkong, Malaysia, Singapura, Saudi Arabia, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Kuwait, Oman, dan Uni Emirat Arab.