NEWS
Salin Artikel

Birokrasi Lumpuh, Pemerintah Provinsi Papua Minta Pemblokiran Layanan Internet Dicabut

Namun demikian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan tidak akan mencabut selama tidak ada rekomendasi "kondusif" dari aparat keamanan dan masih bertebarannya konten-konten video yang diklaim provokatif di media sosial.

Pelambatan disusul pemblokiran akses internet untuk layanan seluler di Papua dan Papua Barat, dilakukan sejak Senin (21/8/2019) menyusul pecahnya aksi unjuk rasa di beberapa wilayah seperti Jayapura, Manokwari, Sorong, dan Fakfak.

Demonstrasi dilakukan untuk memprotes insiden penangkapan dan dugaan ucapan rasial kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (16/08).

Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol Pemprov Papua, Gilbert Yakwar, mengatakan birokrasi di Papua lumpuh gara-gara terputusnya akses internet.

Itu terlihat dari sulitnya komunikasi gubernur ke jajarannya dan juga ke pemerintah pusat, serta mandeknya urusan administrasi.

"Kami sangat terganggu dari jalur komunikasi dengan daerah dan pusat. Administrasi yang bersifat elektronik yang biasa masuk setiap hari semua terganggu," ujar Gilbert kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (25/8/2019).

Gilbert menuturkan, jika akses internet tak kunjung normal maka akan menimbulkan kemarahan di masyarakat, sebab masyarakat menganggap ada diskiriminasi. Itu mengapa ia berharap, pada Senin (26/8/2019) internet sudah pulih.

"Jangan sampai sepekan lebih. Jangan nanti masyarakat berpolemik ada diskriminasi dengan internet. Cukup diskriminasi yang kemarin dibilang monyet. Jangan lagi komunikasi internet didiskriminasi," pungkasnya.

"Jadi komunikasi jangan dianggap sepele. Internet sudah maju, masyarakat dan pemda sangat butuh akses internet. Indonesia maju dengan internet ya maju untuk semua," sambungnya.

Di sisi lain Pemprov Papua, kata dia, kecewa dengan pernyataan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menyepelekan keluhan masyarakat atas padamnya akses internet di sana.

"Kami kesal dengan statement pemerintah pusat yang menyampaikan, ini karena kepentingan keamanan negara, tidak ada internet juga bisa hidup. Kami kecewa juga."

Suara serupa juga disampaikan seorang warga Jayapura, Ibiroma. Kata dia, pemblokiran internet menyulitkan dirinya berkomunikasi dengan keluarga. Sebab, mayoritas masyarakat sangat bergantung pada pesan aplikasi WhatsApp.

Persoalan lain, kondisi seperti ini menyulitkan warga mengonfirmasi kebenaran isu yang diembuskan pihak lain.

"Kerugian lain ya, seperti ada isu-isu tidak bisa dikonfirmasi atau memberi tahu bahwa isu-isu tidak benar," ujarnya.

"Membuat informasi jadi kacau. Jika besok masyarakat banyak yang turun dan terjadi chaos, yang disalahkan masyarakat bukan orang-orang yang memainkan isu itu," tukasnya.

Pasalnya, aksi unjuk rasa itu berubah menjadi pengerusakan toko, mobil, dan gedung DPRD.

Namun hampir sepekan setelah pemblokiran itu, Kemenkominfo menyatakan tidak akan mencabutnya selama belum ada rekomendasi dari aparat keamanan yang melapor ke Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan terkait situasi di Papua dan Papua Barat.

"Ya nanti dilihat, kalau sudah reda, masyarakat tidak emosi, tidak ada gerakan-gerakan yang... ya BIN, Polri, Kodam, aparat keamanan akan pantau kalau dikatakan aman, hidup sudah normal, pasti akan dibuka (akses internet)," ujar Henri Subiakto.

"Jadi mohon maaf ada masyarakat yang tidak nyaman dengan komunikasi yang agak lambat itu, tapi itu untuk upaya besar kepentingan NKRI," sambungnya.

Dari pantauan Kemenkominfo pula, konten-konten video yang diklaim berisi provokasi masih beredar luas di media sosial seperti Facebook maupun aplikasi pesan WhatsApp. Pemilik akun yang membagikan konten tersebut, kata Henri, sebagian besar orang Papua yang menetap di luar negeri.

"Isinya membodoh-bodohkan orang Papua bahwa kenapa diam saja. Orang Papua tidak akan sejahtera sampai kapan pun selama di bawah Indonesia. Papua itu setengah dijajah. Jadi seakan-akan begitu," ujar Henri.

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Kemenkoinfo, jumlah konten seperti itu ada 849 yang disebarkan ke ratusan ribu pemilik akun media sosial Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube.

Sementara itu, juru bicara Polda Papua, Ahmad Mustofa Kamal, menyatakan kondisi di seluruh wilayah di Papua cukup kondusif, kendati aparat polisi masih melakukan patroli ke kampung-kampung warga. Kata dia, komunikasi yang baik menjadi peran penting saat ini.

"Kami selalu beri penjelasan ke masyarakat bahwa setiap warga agar mengamankan lingkungannya. Partisipasi aktif, sehingga dari waktu ke waktu situasi akan lebih cair. Karena komunikasi yang penting dibangun antara polisi dan warga Papua," ujar Mustofa Kamal.

Patroli, kata dia, tidak hanya terjun ke kampung-kampung warga, tapi juga di dunia maya. Dari pantauannya, selama internet di Papua diblokir, tak ada konten-konten berupa "provokasi" yang bertebaran di media sosial. Namun demikian, ia khawatir situasi akan berubah jika akses internet dibuka kembali.

"Karena ini kan masalahnya belum tuntas seluruhnya baik yang di Papua dan luar Papua. Jadi begitu ada hal-hal di Papua yang dikirim ke luar Papua dan informasi yang tidak benar di luar Papua dikirim ke sini, akan bias. Maka itu, apakah setiap orang bisa jamin postingannya akan bermanfaat atau sebaliknya?" tuturnya.

https://regional.kompas.com/read/2019/08/26/10440031/birokrasi-lumpuh-pemerintah-provinsi-papua-minta-pemblokiran-layanan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Regional
Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Regional
Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Regional
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.