Menyoal Ibu Kota Baru, Klarifikasi Sofyan Djalil hingga Cegah Broker Tanah

KOMPAS.com - Titik terang lokasi ibu kota baru mulai terungkap. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) SofyanProvinsi Kalimantan Timur menyebutkan lokasi pemindahan ada di Kalimantan Timur.

Namun, Sofyan masih enggan untuk menyebutkan secara detail lokasi tersebut. Sementara itu,

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.

Berikut ini fakta lengkap pemilihan ibu kota baru di Kaltim:

Pada hari Kamis, (22/8/2019), Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyebut lokasi ibu kota baru itu berada di Provinsi Kalimantan Timur.

“Iya Kaltim benar,” ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Namun, Sofyan masih mengunci rapat di mana persisnya lokasi ibu kota baru tersebut.

Dia tak ingin membocorkan lokasi tersebut sebelum memastikan ketersediaan lahan di lokasi itu.

“Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,” kata Sofyan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo membantah pernyataan Sofyan Djalil yang menyebut Ibu Kota akan pindah ke Kalimantan Timur.

Jokowi menegaskan, pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.

"Masih tunggu satu atau dua kajian," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).

Presiden enggan menjelaskan lebih detil apa kajian yang belum komplet itu. Namun, menurut dia, kajian tersebut sampai saat ini belum ia terima.

Setelah mendengar bantahan Presiden Jokowi, Sofyan Djalil pun segera merevisi pernyataannya mengenai lokasi ibu kota baru.Menurut dia, saat ini lokasi pusat pemerintahan baru belum ditentukan.

"Belum ada keputusan. Tunggu saja," ujar Sofyan, seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Kamis (22/8/2019). Ia menyebutkan, lokasi ibu kota baru bakal diumumkan Presiden Joko Widodo.

Sofyan juga menambahkan, sudah ada provinsi yang dianggap cukup serius sebagai lokasi ibu kota pengganti Jakarta.

"Yang sudah dilihat secara serius adalah Kalteng dan Kaltim," sebut Sofyan.

Namun demikian, menurut Sofyan, keputusan akhir pemindahan ibu kota akan diumumkan Presiden setelah kajian yang dilakukan Bappenas selesai.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi menyampaikan kegembiraan atas informasi wilayahnya dipilih sebagai lokasi ibu kota baru.

"Kami siap menjalankan perintah selanjutnya terkait IKN (ibu kota negara)," ungkap Hadi Mulyadi, melalui pesat singkat WhatsApps kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2019).

Warga Kaltim, kata Hadi, patut bangga dan bersyukur atas keputusan ini. Meski, rencana pemindahan IKN ke Kaltim memberi dampak positif dan negatif.

Untuk itu, masyarakat Kaltim harus siap bekerja keras memanfaatkan peluang positif atas pemindahan ini.

Sebelumnya, Gubernur Kaltim Isran Noor turut menyampaikan keyakinannya Kaltim terpilih sebagai IKN.

Menurutnya, hampir semua aspek dalam kajian Bappenas terpenuhi di Kaltim. Adapun kajian Bappenas yang mengunggulkan Kaltim di antaranya, dekat dua Bandara besar di Balikpapan dan Samarinda.

Sementara itu, Isran berencana bikin payung hukum berupa peraturan gubernur (Pergub) untuk mengunci kawasan Ibu Kota Negara.

Payung hukum ini dimaksud untuk penataan kawasan khusus non-komersial di lokasi Ibu Kota Negara, guna mencegah adanya broker tanah.

"Iya, kami keluarkan Pergub untuk penataan kawasan khusus penataan Ibu Kota Negara," ungkap Isran, usai acara dialog bersama Bappenas dan kepala daerah se-Kaltim di Balikpapan, Rabu (21/8/2019).

Pada bulan Mei 2019, Presiden Jokowi pernah menjelaskan tiga alasan Kaltim cocok menjadi ibu kota baru.

Tiga hal tersebut adalah infrastruktur yang lengkap, fasilitas yang mendukung dan terpisah dari pusat ekonomi dan bisnis.

Waktu itu Presiden memastikan akan ada tim ke lapangan untuk melakukan kajian lebih mendalam atau detail lagi.

"Ini harus sangat terencana dan matang sehingga saat memutuskan betul-betul benar," katanya.

"Kalau sudah ada kajian semua, termasuk sisi anggaran sesuai dengan kemarin yang disampaikan oleh Menkeu agar tidak membebani APBN, akan disampaikan," katanya.

Sumber: KOMPAS.com (Caroline Damanik, Zakarias Demon Daton, Ihsanuddin, Akhdi Martin Pratama)