Gadai SK untuk Pinjaman Bank, Gaji Anggota Dewan Sampai Minus

Endah mengatakan, jangan sampai seluruh gaji yang diterima setiap bulan hanya dihabiskan untuk mengangsur cicilan.

Jika semuanya habis, dirinya khawatir nantinya tidak ada semangat untuk bekerja. 

Hal ini menurut dia sesuai pengalaman anggota dewan beberapa tahun yang lalu, dimana ada anggota dewan yang setiap bulannya nombok ke sekretariat dewan untuk menyicil utang.

"Paling tidak mereka masih ada kerinduan untuk bekerja. Kalau gaji sudah dinolkan, akhir bulan sudah tidak ada lagi yang ditunggu. Dulu itu sampai ada yang minus gajinya, setiap bulan setor ke sekwan," ujar Endah saat ditemui di sela masuk kerja hari pertama di Gedung DPRD Gunungkidul Selasa (13/8/2019).

Sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Gunungkidul, dirinya hingga kini belum menandatangani administrasi pengajuan pinjaman dengan menggunakan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

Hal ini sesuai dengan instruksi dari DPP PDI Perjuangan. Untuk anggota DPRD dari fraksi lain, dirinya memilih sedikit longgar.

"Jika memang dari sekwan sudah mengizinkan, saya akan tanda tangan. Nanti dikira mempersulit," ujarnya. 

Adapun untuk mekanisme pengajuan, dari sekwan langsung ke ketua DPRD. 

Anggota dewan DPRD Kabupaten Gunungkidul dari PKS Arif Wibowo mengakui didatangi salah satu marketing dari sebuah bank.

Dirinya ditawari untuk pengajuan pinjaman. Namun, Arif sampai sekarang belum tertarik.

Direktur Bank Derah Gunungkidul (BDG) Suci Sulistyawati mengatakan, pihaknya terbuka bagi siapa saja yang akan mengajukan pinjaman termasuk anggota DPRD.

Bank daerah ini sudah mendapatkan pengajuan beberapa anggota DPRD.

"Sudah ada yang meminjam. Kami maksimal Rp 500 juta," katanya.