Duduki Pimpinan DPRD Jawa Barat, Gerindra Siap ‘Teriak’ Kritisi Ridwan Kamil

BANDUNG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menetapkan Partai Gerindra sebagai peraih kursi terbanyak di DPRD Provinsi Jawa Barat dengan perolehan 25 kursi.

Penetapan dilangsungkan dalam rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat dengan agenda penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Jawa Barat 2019-2024.

Dengan hasil demikian, Partai Gerindra dipastikan berhak menempatkan salah satu kadernya sebagai ketua DPRD Jawa Barat.

Mendapatkan posisi demikian, Partai Gerindra berkomitmen akan menjadi pihak paling terdepan untuk mengkritisi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini dipimpin oleh pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.

“Kalau perlu dikritik, pasti akan dikritik. Itu komitmen kami. Gerindra dari awal memang sudah berkomitmen membangun Jawa Barat lebih baik. Apalagi, Pak Prabowo dua kali menang di Jawa Barat. Jadi, pasti itu akan sangat memperhatikan Jabar,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Buky Wibawa, saat ditemui seusai rapat pleno terbuka KPU, Selasa (13/8/2019).

Buky mengatakan, sebelum pelantikan, Partai Gerindra akan terlebih dahulu mempelajari kebijakan kebijakan yang sudah maupun yang belum dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kami akan melihat dan mempelajari dulu apa yang sudah dilakukan oleh eksekutif. Kalau yang sudah baik pasti kami akan apresiasi. Yang belum baik kami akan kritisi,” tutur dia.

Sebagai wakil rakyat, lanjut dia, sudah sepatutnya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mengkritisi setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemprov Jawa Barat.

“Anggota dewan itu salah satu tugasnya memang harus berteriak. Harus kritis. Sebenarnya pertanyaan itu harus ditujukan kepada semua anggota DPRD Jawa Barat. Jadi, anggota DPRD memang harus sering-sering berteriak. Artinya, bukan berteriak menggonggong, tetapi mengkritisi setiap kebijakan apakah sesuai atau tidak,” ucap dia.

Buky memastikan, komitmen kritis yang akan diambil oleh Partai Gerindra di DPRD Jawa Barat bukan untuk menyulitkan pemerintah daerah.

“Kami akan mengedepankan kepentingan masyarakat Jawa Barat. Itu yang diutamakan. Syukur-syukur kalau eksekutifnya selaras dengan harapan kami,” ujar dia.