Bappeda Jabar Butuh Riset untuk Atasi Masalah Pengangguran

Persoalan itu disampaikan Taufiq pada Forum Pembangunan Daerah (FPD) 2019 bersama SMERU Research Institute bertema " Pembangunan Ekonomi Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan yang Berkelanjutan" di kantornya, Selasa (30/7/2019).

"Kami berharap SMERU dapat menambah lagi penelitiannya perihal kemiskinan dan pengangguran di Jabar," ucap dia dalam pernyataan tertulis, Rabu (31/7/2019).

Sebagai informasi, indeks pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di Jabar hanya sebesar 6,13, tergolong buruk jika dibandingkan dengan provinsi lain.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Jabar merupakan provinsi dengan jumlah pengangguran tertinggi di Indonesia, mayoritas di antaranya adalah lulusan SMK.

Untuk mengatasinya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil akan mengembangkan sistem vokasi yang berbeda ketimbang SMK.

Ridwan beralasan, sistem pendidikan saat ini tak dapat mengimbangi permintaan pasar.

"Sumber pengangguran terbesar dari SMK. Ekonomi ke kanan, SMK masih di kiri," ujar Ridwan Kamil.

Perlu diketahui, FPD 2019 merupakan ajang evaluasi para kepala daerah di Jabar untuk merumuskan kembali strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi inklusif, termasuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Bappeda Jabar akan menindaklanjuti hasil FPD dengan membuat langkah strategis untuk dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan, monitoring, dan evaluasi.