Kepala Bappenas: Kalimantan Ibu Kota Baru, Provinsinya Menyusul

Pemindahan Ibu Kota sebelumnya telah direncanakan pada era Presiden Soekarno dan Soeharto. Namun, Jokowi, kata Bambang, tak ingin menjadikan rencana yang telah ada sejak pemerintahan Soekarno ini menjadi sekedar wacana saja.

"Presiden Jokowi menginginkan ini bukan hanya wacana, tapi konkret," ujar Bambang, di acara Penyusunan Langkah Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Jawa-Bali 2020-2024 di Hotel Shangri-La, Surabaya, Jawa Timur, Senin, (29/7/2019).

Untuk itu, Jokowi telah memilih Pulau Kalimantan sebagai Ibu Kota baru. Namun, Bambang masih enggan menyampaikan provinsi mana di Kalimantan yang dipilih Jokowi. Untuk provinsinya akan diumumkan segera.

"Pulaunya Kalimantan, provinsinya, nanti (menyusul)," ujar Bambang.

Sebelumnya Jokowi telah menyampaikan rencana pemindahan Ibu Kota Negara.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengatakan, kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa menjadi salah satu alasan pemindahan Ibu Kota Negara.

Ia menilai, selama ini kegiatan ekonomi terpusat di pulau Jawa sehingga pulau tersebut menjadi sangat padat dan mengakibatkan kesenjangan ekonomi di luar pulau Jawa.

Saat ini, terdapat dua lokasi yang menjadi kandidat kuat ibukota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Jokowi sempat membandingkan antara Bukit Soeharto dan Gunung Mas. Menurut Jokowi, kelebihan Gunung Mas adalah luas wilayahnya. Jokowi menyebut dengan luas daerah tersebut, Gunung Mas siap menjadi Ibu Kota. Namun, Jokowi menyoroti masalah infrastruktur di wilayah ini.

Jokowi juga sempat menyinggung soal Presiden pertama RI Soekarno yang dulu memilih Kalimantan Tengah sebagai Ibu Kota baru. Jokowi mengatakan, Soekarno memilih Kalteng pasti memiliki sejumlah alasan khusus.

Mengutip dari Antara, Jokowi menyebut Balikpapan memiliki kesiapan dari segi infrastruktur.

Namun, dari pernyataan Jokowi yang dikutip dari website Sekretariat Kabinet RI, salah satu minus di Balikpapan, airnya asin dan di sana juga masih banjir.

Setidaknya, untuk membangun Ibu Kota baru yang rencananya akan seluas 40.000 hektare, pemerintah memerlukan dana hingga 33 miliar dollar AS atau Rp 446 triliun. (Kontributor Surabaya Ghinan Salman)