BPS Minta Anggaran untuk Masyarakat Papua Tak Terganggu PON 2020

Hasilnya, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 0,10 persen poin, yaitu dari 27,43 persen pada September 2018, menjadi 27,53 persen pada Maret 2019.

Diduga, peningkatan angka kemiskinan tersebut berkorelasi dengan persiapan Papua sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020.

"Tentang anggaran yang dialihkan ke PON, bisa jadi berakibat bertambahnya kemiskinan, karena dinas-dinas kegiatannya jalan di tempat. OPD yang berhubungan dengan BPS, Kesbangpol, sama sekali tidak ada anggarannya, itu contohnya," ujar Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Papua Bagas Sussilo di Jayapura, Senin (15/07/2019).

Menurut Bagas, pengalihan dana di beberapa bidang bisa berimbas pada menurunnya pendapatan masyarakat dan diperburuk dengan meningkatnya pengeluaran.

Bagas menyarankan agar Pemerintah provinsi (Pemprov) Papua memperkuat jaring pengaman sosial, terutama yang terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat.

"Apapun yang bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat itu dtangani dulu. Soal tidak kaya tidak apa-apa, tapi tidak kelaparan. Kalau tidak, itu akan jadi preseden buruk, kita sukses menyelenggarakan PON, tapi kita juga menciptakan kemiskinan baru," kata Bagas.

Berdasarkan tipe daerahnya, penduduk miskin di Papua terkonsentrasi di daerah perdesaan. Pada Maret 2019, terdapat 36,84 persen penduduk miskin tinggal di pedesaan.

Sedangkan, di perkotaan hanya sebesar 4,26 persen.

Bagas mengingatkan kepada pemangku kepentingan, terutama yang berkaitan dengan dana desa untuk bisa memperkuat pengawasan, agar anggaran tersebut tepat sasaran.

Meski demikian, Kepala BPS Papua, Simon Sapary menyebut, pada periode Maret 2012 - Maret 2019, tingkat kemiskinan mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase.

Tercatat, persentase penduduk miskin pada periode tersebut menurun sebesar 3,58 persen poin, yaitu dari 31,11 persen pada Maret 2012, menjadi 27,53 persen pada Maret 2019.