Wakil Wali Kota Sebut Bandung Belum Siap dengan PPDB Sistem Zonasi

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, sebenarnya Kota Bandung belum siap menjalankan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Jujur, (pendidikan) Kota Bandung sebetulnya belum merata,” ujar Yana kepada Kompas.com di sela-sela Big Bad Wolf di Kota Baru Parahyangan, Kamis (20/6/2019).

Yana menambahkan, tidak semua kecamatan atau kelurahan di Kota Bandung memiliki sekolah baik SD, SMP, maupun SMA. Begitupun dengan kualitas pengajarnya, belum merata.

Sebelum sistem zonasi diterapkan, ia lebih setuju dilakukan pemerataan baik dari infratsruktur sekolah maupun pengajarnya. Guru-guru yang punya potensi harusnya dimutasi demi pemerataan.

Kalaupun mutasi harus dilakukan, sebaiknya bertahap 20-30 persen dulu. PPDB baiknya tetap mengutamakan akademik.

Apalagi selama ini orangtua selalu mendorong anaknya untuk belajar biar pintar. Sedangkan sekolah yang disebut favorit berada di pusat di Kota Bandung. Itu artinya, memiliki rumah di tengah kota sangat mahal.

“Kami sudah sampaikan hal ini ke pemerintah pusat, tapi faktanya ya seperti ini (aturan zonasi diberlakukan),” ucapnya.

Sebagai perwakilan pemerintah, ia merasa serba salah. Karena pemerintah pusat lewat Permendikbud mengharuskan sistem zonasi.

Jika Permendikbud tidak dilaksanakan, Pemkot Bandung akan dikenakan sanksi mulai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ditahan.

“Itu malah merugikan banyak orang,” ujarnya. 

Ditambah adanya indikasi kecurangan PPDB dengan memasukkan nama siswa ke kartu keluarga orang lain yang rumahnya berdekatan dengan sekolah favorit.

“Ada yang masuk ke kartu keluarga office boy sekolah, padahal dia anak dokter,” ucapnya.

Ke depan, Pemkot Bandung tentunya akan terus memperbaiki kualitas pendidikan sehingga lebih merata. Setelah merata, Kota Bandung tentunya lebih siap menjalankan sistem zonasi.