Khofifah: Sistem Zonasi PPDB Potong Rantai Kemiskinan

Sistem ini memberikan hak yang sama bagi warga untuk memperoleh pendidikan yang gratis dan berkualitas.

"Di negara maju lainnya, sistem semacam ini sudah diterapkan sejak tahun 90-an, karena itu saya mengajak warga Indonesia untuk mendukung program pemerintah yang baik ini, karena sebagai upaya pemerintah memotong rantai kemiskinan," kata Khofifah, Kamis (20/6/2019) dini hari usai sidak pusat data sistem zonasi di Fakultas Teknik Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Di Jawa Timur, pemberlakuan sistem zonasi menurutnya belum 100 persen, namun masih memberikan ruang 20 persen bagi siswa yang berprestasi melalui nilai Ujian Nasional.

Sebanyak 30 persen dari jalur masyarakat kurang mampu, prestasi di luar Ujian Nasional dan pindahan tugas orang tua, baru 50 persen yang murni jalur zonasi.

"Tapi saya menyadari tidak semua kelompok masyarakat diuntungkan dari suatu kebijakan. Ada yang diuntungkan, ada juga yang kurang diuntungkan," jelas Khofifah.

Yang pasti, kata dia, Permendikbud nomor 51 tahun 2018 adalah produk hukum yang berlaku secara nasional.

"Surabaya itu Indonesia, Jawa Timur juga Indonesia. Sementara kebijakan itu berlaku di seluruh tempat di Indonesia," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Khofifah menyaksikan langsung pembukaan kembali sistem pendaftaran online PPDB tingkat SMA di Jawa Timur yang sempat dihentikan sejak Rabu siang.

"Pukul 10 Rabu malam tadi saya hubungi Dirjen terkait untuk memastikan tidak adanya perubahan Permendikbud, ternyata memang tidak ada perubahan. Karena itu malam ini pendaftaran dibuka lagi," kata Khofifah.

Penutupan pendaftaran online atas permintaan ratusan wali murid yang menggelar aksi protes di gedung negara Grahadi Surabaya, Rabu siang. Mereka adalah wali murid yang tidak puas karema putra dan putrinya tidak masuk SMA negeri akibat sistem zonasi diberlakukan.