Diisukan Jadi Menteri, Gubernur Olly: Itu Kewenangan Presiden

MANADO, KOMPAS.com - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menanggapi santai isu dirinya bakal diangkat jadi menteri di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Itu kewenangan Presiden," kata Olly saat diwawancara seusai rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulut, di Kantor DPRD Sulut, Senin (27/5/2019).

Olly enggan berkomentar banyak terkait isu tersebut. Setelah diwawancara, Gubernur Olly didampingi Anggota VI BPK RI Harry Azhar Aziz berlalu meninggalkan Kantor DPRD Sulut.

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulut 2018 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut Olly, hasil saat ini memberi arti dan warna terhadap manajemen pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk ke depannya semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam penyelengaraan pemerintah.

Olly juga mengajak kepada semua pihak terkait agar tidak pernah puas terkait opini yang telah diraih selama ini.

"Tapi terus mampu menjaga apa yang telah diraih. Terus terpacu melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan dan pengelolaan keuangan di daerah yang sangat maksimal," ujarnya saat memberikan sambutan saat rapat paripurna.

Dia memaparkan, apa yang sudah diraih ini merupakan pertanggungjawaban konstitusional kepada negara.

"Bahkan, pertanggung jawaban moral kita kepada rakyat," sebutnya.

Untuk itu, ia berharapan semua komponen pembangunan di Sulut tetap menjaga sinergitas yang telah terbangun secara efektif sejauh ini.

Selain itu, Olly juga meminta kepada BPK RI, jika ada SKPD yang lambat merespon apa yang sudah diberikan catatan oleh auditor BPK terhadap apa yang ditemukan di lapangan agar memberikan catatan kepadanya.

"Agar supaya kami juga bisa langsung melakukan evaluasi pekerjaan yang mereka lakukan. Karena ini menjadi komitmen Pemprov Sulut. Bagaimana kita melakukan suatu kegiatan yang betul-betul akuntabel dan betul-betul prorakyat," tandasnya.