5 Fakta Bupati Mandailing Natal Ingin Mundur karena Jokowi Kalah, Janji Pribadi hingga Jawaban Istana

KOMPAS.com — Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution mengatakan Presiden Joko Widodo menolak permohonan dirinya untuk mundur dari jabatan sebagai bupati.

Bupati Dahlan pun menerima dan mengaku siap melakasanakan keputusan Presiden Jokowi.

Seperti diketahui, surat pengunduran diri Bupati Dahlan menjadi viral di media sosial. Dalam suratnya, Dahlan menjelaskan salah satu alasan dirinya mundur adalah suara Jokowi-Ma'ruf yang jeblok di wilayahnya.

Berikut ini fakta lengkapnya:

Bupati Dahlan mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak permohonan pengunduran diri melalui surat yang dia sampaikan kepada Presiden beberapa waktu lalu.

"Bahwa sudah ada perintah langsung kepada saya, surat pengunduran diri tersebut ditolak Bapak Presiden," ujar Dahlan kepada sejumlah wartawan di rumah dinasnya di Aek Godang Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, seperti dikutip dari Antaranews, Senin (22/4/2019).

Dahlan juga menyebutkan, dalam waktu dekat dirinya akan memenuhi panggilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait permohonan pengunduran diri itu.

"Apa pun keputusan yang diberikan Mendagri nanti saya sudah siap," ujarnya.

Juru Bicara Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan mengatakan, dirinya segera menemui Bupati Dahlan seusai mengetahui adanya surat pengunduran diri Bupati.

Setelah itu, dirinya mendapat penjelasan dari Dahlan jika semuanya memang terkait perolehan suara paslon 01 di Mandailing Natal.

"Beliau menjelaskan adanya upaya dari pihak tertentu yang ingin mempermalukannya dengan perolehan suara rendah di kabupaten yang mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo di kampung bere atau menantu Bapak Joko Widodo. Ekspresi ini murni sebagai pilihan Bupati tanpa tekanan dari pihak mana pun dan tanpa tujuan politik apa pun," kata Sutrisno kepada Kompas.com lewat pesan singkatnya, Senin (22/4/2019).

Saat berdiskusi dengan Bupati Dahlan, Sutrisno menjelaskan, sikap mengundurkan diri tersebut adalah sebagai wujud memenuhi janji Dahlan terhadap dirinya sendiri.

"Bupati sedang memenuhi janjinya, bersedia berhenti jadi bupati jika paslon 01 kalah di Mandailing Natal. Bupati berjanji kepada diri sendiri dan pernah disampaikan kepada saya. Oleh karena itu, ekspresi Bupati sama sekali tidak ada kaitannya dengan Jokowi pun dengan paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin. Tidak ada tekanan atau permintaan maupun arahan dari Presiden Jokowi atau keluarganya," kata Sutrisno.

Sutrisno menambahkan, bangsa ini harus berjalan terus. Pileg dan pilpres sudah usai. Proses penghitungan berjenjang sedang berlangsung. Mari serahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, untuk menuntaskan tahapan pemilu dengan baik.

Menyangkut polemik surat Bupati kepada Presiden Jokowi, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri yang akan segera memanggil Bupati.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan apabila Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution benar-benar mundur dari jabatannya. Sebab, menurut Tjahjo, Dahlan cukup berprestasi.

"Dia itu seorang bupati yang cukup berhasil di daerahnya. Kenapa hanya karena permasalahan politis pertimbangannya dia untuk mundur?" ujar Tjahjo saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Apalagi, lanjut Tjahjo, perjalanan Dahlan untuk bisa sampai ke jabatannya saat ini sangat berat dan panjang.

"Dia kan didukung tiga partai. Untuk menjadi kepala daerah kan butuh proses yang panjang. Ada pula amanah dari masyarakat. Ya masak hanya karena itu (alasan politik)," lanjut dia.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara soal langkah Bupati Dahlan yang mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.

Seperti diketahui, Dahlan berniat mundur karena capres petahana Joko Widodo kalah di wilayahnya saat Pilpres 2019.

Moeldoko mengatakan, langkah Dahlan tersebut merupakan hak dari yang bersangkutan.

"Itu hak pribadi mungkin merasa bagian dari janjinya," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Moeldoko juga menegaskan bahwa tidak ada tekanan yang diberikan oleh Istana kepada para kepala daerah pendukung Jokowi.

Sumber: KOMPAS.com (Ihsanuddin, Fabian Januarius Kuwado, Mei Leandha, David Oliver Purba)