Kisah "Money Politics" di Tasikmalaya, "Bos" Bagi-bagi Uang Ajak Warga Coblos Paket Capres dan Caleg

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Fenomena politik uang atau money politics tak bisa dilepaskan dari momen pemilihan umum terutama calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, kota dan kabupaten.

Seperti terjadi di wilayah Kota Tasikmalaya, menyebar informasi politik uang tanpa amplop paketan untuk memenangkan pilpres, caleg DPR RI dan provinsi saat malam sebelum hari pencoblosan, Rabu (17/4/2019) kemarin.

Jumlah uang pun tak sedikit dan dilakukan secara masif dan terstruktur.

Hampir semua daerah kecamatan di Kota Tasikmalaya mengetahui adanya pergerakan politik uang yang diduga berasal dari salah satu pengusaha besar di kota santri tersebut. 

"Kemarin pilpres, caleg DPR RI sama DPRD Jabar kalah semua yang lainnya oleh anaknya si bos. Kalah semuanya, se-Tasik, si bos nge-bom (istilah bagi-bagi uang)," jelas pria paruh baya berinisial JN, asal Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jumat (19/4/2019).

JN mengaku mau menceritakan pengalamannya saat bagi-bagi uang, namun enggan diberitakan namanya.

Sehari berselang pencoblosan, JN berkumpul bersama rekan-rekan lainnya untuk menerima mandat dari bosnya membagi-bagikan uang kepada warga untuk mencoblos satu paket, salah satu capres dan anaknya yang mencalonkan diri di DPR RI dan DPRD Provinsi yang kebetulan berasal dari partai yang sama.

Uang paketan itu berkisar antara Rp 200 ribu sampai dengan Rp 250 ribu. Saat mengedarkannya, sengaja tak diberi amplop supaya sulit terdeteksi oleh petugas pengawas dan langsung diberikan ke calon pemilih.

Namun, saat membagikan uangnya, JN dan rekan lainnya memberitahukan secara lisan dan menunjukkan gambar calon siapa yang harus dipilih mulai dari capres, DPR RI dapil XI dan DPRD Jabar.

"Mulai dari capres, DPR RI dan DPRD Provinsi dari partai nasionalis yang sama. Warga di Kota Tasikmalaya mah gampang saja, asal ada uang pasti mereka bisa diarahkan," ungkapnya.

JN mengaku, bagi-bagi uang secara besar-besaran sampai puluhan miliar rupiah itu dilakukan di tiga daerah, Garut, Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.

Para petugas pembagi ke warga rata-rata para pegawai dari bos tersebut.

"Wah, banyak sekali. Semua daerah dibagi-bagi. Bos itu paling berani ngeluarin duit untuk capres dan anaknya yang maju di DPR RI dan provinsi. Kota Tasik saja ngeluarin uang sampai Rp 30 miliar," tambahnya.

Namun, saat ditanya siapa bos besarnya tersebut, dirinya meminta kepada wartawan untuk tak dibukakan di media massa.

 JN hanya mengaku kalau semua warga di Tasikmalaya pasti akan tahu siapa yang kemarin membagi-bagikan uang paketan uang jumlahnya begitu fantastis dan paling besar saat malam sebelum pencoblosan.

"Jangan disebut, tapi semua orang di Tasik, pasti tahu siapa bos saya. Soalnya, sudah pada tahu paling besar ngeluarin duit kemarin di Kota Tasikmalaya," ungkapnya.

Bawaslu kesulitan, saksi selalu tutup mulut

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kota Tasikmalaya, Rino Sundawaputra mengatakan, selama tiga hari masa tenang pihaknya banyak mendapat informasi soal pendataan dan pemberian uang dengan pola meminta foto copy KTP.

Bawaslu pun langsung berupaya melakukan pencegahan kepada orang yang diduga tim salah satu caleg.

"Kita datangi orangnya, kita tanya apa tujuan mengumpulkan KTP. Lalu setelah diberi penjelasan, pendataan itu dihentikan dan kita menjadikan wilayah itu sebagai rawan politik uang dengan pengawasan ektsra. Kedua modus pembagian uang dengan memberi nama amplop dengan honorarium saksi, padahal amplop tersebut dibagikan kepada warga, modus ini untuk menutupi praktek politik uang seolah-olah uang tersebut legal untuk honorarium saksi," kata Rino.

Saat ini, pihaknya saat ini sedang menangani laporan pembagian uang di kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.

Laporan ini melaporkan dua orang caleg di dapil yang sama atau paketan. Saat ini, baru masuk kajian awal apakah terpenuhi syarat formil dan materilnya dari pelapor.

"Kesulitan utama dari tindak lanjut temuan politik uang adalah saksi yang menerima uang tersebut tidak mau menjadi saksi atau memberi keterangan. Mereka tutup mulut dengan alibi tidak tahu siapa yang memberikan," katanya.