Polda Sulsel Kerahkan 12.000 Personel untuk Amankan Pemilu 2019

Kapolda Sulsel Irjen Pol Hamidin mengungkapkan pihaknya bakal bekerja secara optimal untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa mengacaukan jalannya hal-hal yang tidak diinginkan.

Namun ia tidak ingin mengklasifikasikan wilayah di Sulsel yang rawan menimbulkan konflik saat pemilu.

"Dalam kepemimpinan saya semua saya anggap rawan sehingga kami harus bekerja optimal. Kalau saya bagi yang ini lebih rawan maka kami hanya fokus di satu titik tahu-tahu kejadian di tempat lain sehingga saya pikir prinsipnya kami harus bekerja maksimal," kata Hamidin saat diwawancara wartawan di Mako Polairud Polda Sulsel, Kamis (4/4/2019).

Hamidin menambahkan, masih belum akan menambah personel terutama untuk tim Bawah Kendali Operasi (BKO).

Menurutnya, penggunaan BKO memiliki mekanisme tersendiri dan harus melihat situasi konflik yang muncul saat pelaksanaan pileg maupun pilpres.

Mantan Kapolres Gowa ini juga memastikan mendapat dukungan dari aparat TNI untuk mengawal jalannya pemilu di Sulsel.

Ada dua pertiga aparat TNI yang diturunkan dari total personel kepolisian yang dikerahkan untuk mengawal jalannya pemilu.

"Kalau ada satu kejadian di satu kabupaten, maka kabupaten tetangganya itu mem-back up. Kalau ada kejadian di satu provinsi, maka provinsi lain akan mem-back up. Begitu mekanismenya. Kalau misalnya sudah chaos maka Mabes Polri akan mem-back up kita," jelasnya.

Lebih lanjut Hamidin juga menegaskan, bahwa tidak ada satu pun aparat kepolisian di Sulawesi Selatan yang diperintahkan untuk mengerahkan massa.

Ia mengatakan, saat mengunjungi polres yang ada di Sulawesi Selatan ia hanya intens menjelaskan kepada bawahannya perihal pengamanan pemilu 2019.

"Ini kewajiban saya untuk memperkenalkan diri dan tidak ada pengerahan massa. Saya menjelaskan siapa diri saya, visi misi saya. Kalau untuk pemilu saya katakan pengamanan seperti apa yang dilakukan," pungkasnya.