Akses Pendidikan Bagi Warga Miskin Perlu Diperluas

Berangkat dari hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustopa menyebutkan, akses untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas harus dibuka selebar-lebarnya bagi seluruh pelajar, termasuk pelajar dari kalangan yang kurang mampu.

Menurut Saan, pelajar miskin selayaknya diprioritaskan untuk memperoleh program beasiswa, untuk masuk ke perguruan tinggi negeri di berbagai wilayah di Indonesia.

Untuk menjawab permasalahan itu, Saan yang juga caleg Jabar VII meliputi wilayah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta ini sengaja membuat program bagi pelajar yang kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi yang berkualitas.

"Saya ingin bagaimana masyarakat miskin dan kurang mampu dalam biaya bisa mendapatkan asas pendidikan yang baik dan tinggi," ungkap Saan dikutip dari rilis yang diterim Kompas.com, Selasa (19/3).

Sampai saat ini, diakui Saan, sudah ada ratusan pelajar yang mendapatkan gelar sarjana dari berbagai universitas. Hasil dari program ini, banyak menelurkan sarjana. “Ada juga yang baru masuk kuliah," katanya.

Saan menyebut program tersebut ia jalankan sebagai rasa tanggung jawab dan pengabdian kepada masyarakat Jawa Barat, untuk memajukan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

"Ini program pribadi saya di Saan Mustopa Center. Program ini juga sebagai bentuk pengabdian dan bantuan dari saya untuk warga Jabar. Saya mencoba dengan apa yang saya miliki dengan cara memberikan kesempatan bagi orang tua yang secara ekonominya lemah bisa memasukan anaknya ke perguruan tinggi negeri,” imbuhnya.

Tak hanya beasiswa saja, di Saan Mustopa Center juga sering melakukan pelatihan-pelatihan pendidikan dan kepemimpinan kepada anak muda dan pelajar untuk mengembangkan diri.

Fokus revitalisasi SMK

Di kesempatan berbeda, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan program pendidikan adalah fokus pemerintah. Dipaparkan, dari tahun 2017 sampai sekarang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sudah direvitalisasi mencapai lebih dari 2.000 sekolah.

"Sekarang ini sudah sekitar 2.000 an dari SMK yang mengalami revitalisasi secara nasional," kata Muhadjir di Cirebon beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan hasil dari revitalisasi SMK itu bisa diketahui hasilnya antara empat sampai lima tahun ke depan, karena program revitalisasi baru dijalankan pada awal tahun 2017.

Secara Nasional SMK di Indonesia itu ada sebanyak 13.000 lebih dan 4.000 dimiliki pemerintah, sisanya merupakan milik swasta.

Banyaknya SMK yang dimiliki swasta itu menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah, karena sejumlah SMK swasta itu pendiriannya kurang memenuhi proses yang baik.

"Paling tidak empat lima tahun ke depan baru bisa dilihat hasilnya, karena revitalisasi SMK itu program pemerintah sekarang ini, baru dimulai tahun 2017 akhir, setelah ada inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK," ujarnya.

Revitalisasi SMK yang mencakup tenaga pendidik dan kurikulumnya, menurut Muhadjir, harus dilakukan.