Pileg Kalah Pamor dari Pilpres, Walhi NTT Gelar Lomba Menulis Khusus Caleg

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi) Nusa Tenggara Timur (NTT) Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, mengatakan, lomba itu dibuka bagi Caleg DPRD Kabupaten dan Kota, Provinsi, Pusat dan DPD.

"Lomba penulisan artikel khusus untuk para Caleg ini, temanya “Politik Lingkungan Hidup dan Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat dalam Ruang Legislatif,"ucap Umbu kepada Kompas.com, melalui sambungan telepon, Kamis (21/2/2019).

Lomba ini lanjut Umbu, ditujukan untuk para caleg yang telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai peserta pemilu.

"Khusus untuk NTT, total ada 9.964 orang caleg yang terbagi dalam caleg Kabupaten/kota 8.816 orang, provinsi 932 orang dan pusat 216 orang (DPR RI-DPD RI),"sebut Umbu.

Menurut Umbu, batas waktu penulisan artikel itu pada 3 Maret 2019 mendatang. Lomba itu akan diumumkan ke publik pada 22 Maret 2019.

Umbu mengatakan, bagi pemenang lomba khususnya juara 1 sampai 3 untuk tiga kategori Kabupaten dan Kota, Provinsi, DPR Pusat dan DPD, akan memeroleh sertifikat, cendera mata dan uang tunai.

Umbu menjelaskan, ada dua alasan pihaknya menggelar lomba tersebut.

Alasan pertama, Pemilu kali ini untuk pertama kalinya digelar sekaligus antara pemilihan legislatif dan pilpres. Walhi NTT menemukan fakta bahwa gaung pilpres lebih kencang di ranah publik dibandingkan pemilu legislatif.

Berbagai media baik elektronik maupun cetak lebih banyak dihiasi oleh kampanye pilpres. Mulai dari urusan kampanye di berbagai tempat hingga debat kandidat presiden yang difasilitasi oleh KPU dan ditayangkan oleh berbagai TV nasional.

Hal ini lanjut Umbu, menyebabkan porsi rakyat untuk melihat para calon legislator dan rekam jejaknya menjadi berkurang.

Padahal kata Umbu, para calon legislator ini harusnya juga diketahui kemampuan dan rekam jejaknya. Namun mereka praktis belum mendapatkan ruang yang memadai.

"Bila tidak ada ruang elaborasi pengetahuan dan kemampuan para calon legislator, Walhi NTT khawatir, pemilu akan banyak menghasilkan legislator yang minim kontrol publik atas kapasitas dan rekam jejaknya,"ujar dia.

Publik lanjut Umbu, sudah sepantasnya memeroleh pengetahuan yang memadai tentang para calon sebelum membuat keputusan untuk memilih.

"Apalagi kita tahu bersama bahwa ruang legislatif adalah salah satu kunci utama lahirnya kebijakan kebijakan publik,"imbuhnya.

Misalnya kata Umbu, kebijakan mengenai perlindungan lingkungan hidup, wilayah kelola rakyat, perlindungan pangan lokal, pengelolaan pesisir dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, fungsi legislatif sangat urgen bukan hanya tentang fungsi presiden dan wakil presiden. Dalam konteks NTT misalnya, lestari atau tidaknya Pohon Lontar, Padang Sabana, hingga ruang rekreasi publik di pantai, sangat tergantung dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Alasan kedua menurut Umbu, isu lingkungan hidup dan wilayah kelola rakyat mendapat tempat yang minim dalam pemilihan legislatif.

Dalam temuan Walhi NTT, narasi kampanye para caleg lebih didominasi oleh pecitraan personal, kedekatan (kekeluargaan/pertemanan) hingga slogan slogan abstrak soal keberpihakan pada rakyat.

Padahal kenyataannya dalam kasus NTT, persoalan lingkungan hidup adalah salah satu persoalan serius yang menyangkut keselamatan dan kesejahteraan rakyat.

Mulai dari daya rusak tambang yang dibiarkan, rusaknya hutan dan kawasan hulu, krisis sumber daya air dan pangan, masalah sampah, bencana alam hingga pencaplokan wilayah kelola rakyat.

Lebih dari itu, mayoritas mata pencaharian warga NTT adalah petani, peternak dan nelayan yang semuanya itu sangat bergantung pada daya dukung lingkungan dan kebijakan pemerintah yang melindungi.

Singkatnya, baik buruknya kehidupan manusia di NTT sangat dipengaruhi oleh daya dukung lingkungan dan kebijakan pemerintah.

Misalnya, alam NTT terkenal akan keindahannya namun juga NTT sebagai salah satu kantong kemiskinan di Indonesia. Artinya keindahan alam NTT tidak berkontribusi pada kesejahteraan warga melainkan hanya oleh segelintir orang.

Kampanye kampanye tentang penyelamatan, pelestarian lingkungan hidup serta perlindungan wilayah kelola masyarakat praktis tidak terdengar dari cerita pemilu legislatif.

"Berdasarkan dua alasan utama diatas, Walhi NTT berinisiatif untuk menyelenggarakan lomba penulisan artikel ini," kata Umbu.