Sebanyak 3.716 Praja IPDN Pindah Lokasi Mencoblos ke Sumedang

Gubernur IPDN Murtir Jeddawi melalui Kabag Humas Hj Rinny Dewi Anggraeni mengatakan, sebanyak 3.716 praja IPDN yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia itu akan pindah memilih ke Sumedang.

"Total praja yang akan pindah memilih sebanyak 3.716. Saat ini masih sedang proses pindah DPT (Daftar Pemilih Tetap). Sebab, 300 orang datanya belum ada dari daerah asal dan 600 orang lainnya, datanya belum lengkap," ujarnya kepada Kompas.com, di kampus IPDN Jatinangor, Rabu (13/2/2019).

Ditemui terpisah di kantor KPU Sumedang, pegawai Pengadilan Agama (PA) Sumedang Rifqi Jalaluddin (25) mengatakan, dirinya datang ke kantor KPU Sumedang untuk daftar pindah memilih.

"Saya bekerja di PA Sumedang sejak 1 Oktober 2018. Asal saya dari Bekasi, karena tidak ingin ketinggalan memilih di Pemilu 2019 nanti, saat ini, saya bersama 12 orang lainnya yang bekerja di PA daftar ke KPU," ucapnya kepada Kompas.com di kantor KPU Sumedang, Selasa (12/2/2019).

Meski konsekuensinya hanya dapat menyalurkan aspirasinya untuk pemilihan presiden dan DPD RI saja. Namun, Rifqi mengaku tidak ingin ketinggalan moment Pemilu 2019.

"Iya karena pekerjaan di sini, saya harus pindah memilih. Jadi nanti saya hanya akan memilih untuk pemilihan presiden dan anggota DPD RI saja," ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi mengatakan, batas akhir pendaftaran bagi warga di luar Sumedang yang akan pindah memilih di Sumedang pada 17 Februari 2019.

"Warga dari luar dari yang akan pindah memilih ke Sumedang jumlahnya ribuan. Saat ini data di KPU masih cair, nanti di batas akhir pendaftaran tanggal 17 Februari mungkin datanya sudah bisa diketahui," sebutnya.

Ogi menyebutkan, estimasinya terbanyak dari IPDN, kemudian Unpad sekitar 2.000-an, ditambah karyawan yang bekerja di perusahaan industri yang berlokasi di wilayah Sumedang.

"Estimasi terbanyak memang dari IPDN ya, kemudian kemarin ada yang dari perwakilan Unpad (Jatinangor), hasil pendataan mereka (Unpad) itu ada 2000-an mahasiswa yang akan pindah memilih ke Sumedang. Ditambah mungkin ribuan juga dari karyawan yang bekerja di perusahaan industri," katanya.

Ogi menuturkan, untuk melindungi hak pilih warga negara, pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan terkait pendaftaran pindah memilih ini.

Surat pemberitahuan, kata Ogi, ditujukan kepada instansi pemerintahan, Perguruan Tinggi, hingga perusahaan-perusahaan di Sumedang.

"Kami juga sudah menyiapkan posko-posko di tiap PPK/PPS. Untuk memudahkan bagi yang ingin pindah memilih, sehingga mereka cukup datang ke PPK/PPS, tidak harus ke KPU Sumedang," ucapnya.

Ogi menambahkan, terkait batas akhir pendaftaran pada 17 Februari, pihaknya mengacu pada aturan 6p hari sebelum hari H pencoblosan.

"Sementara ini masih mengacu pada 60 hari sebelum hari H pencoblosan. Apakah kemudian nanti ada perpanjangan, untuk antisipasi ada warga yang belum daftar pindah memilih, kami masih menunggu aturan atau informasi dari KPU pusat. Karena sampai saat ini belum ada aturan," tuturnya.

Tapi, kata Ogi, bisa saja batas akhir pendaftaran itu diperpanjang.

"Karena semangatnya untuk melindungi hak pilih," katanya.