5 Fakta SMA Gratis di Kota Surabaya, Penjelasan Risma hingga Kritikan dari DPRD

KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berencana membangun SMA gratis bagi para siswa miskin hingga anak-anak yang terancam putus sekolah.

Namun, rencana tersebut mendapat sorotan dari salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Junaedi.

Junaedi menyebut, kewenangan untuk mengelola sekolah setingkat SMA ada di tingkat provinsi. Sedangkan, kewenangan pemerintah kabupaten/kota hanya untuk mengelola tingkat SD dan SMP.

Berikut fakta di balik rencana SMA gratis di Surabaya: 

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, kualitas SMA swasta yang akan dibangun ini hampir sama dengan SMK yang memiliki banyak pelatihan.

"SMA swasta ini, kualitasnya seperti SMK. Nanti kita banyak pelatihan-pelatihan, sehingga kalau mereka sudah selesai sekolah di situ, maka mereka siap bekerja," kata Risma, di Balai Kota Surabaya, Rabu (16/1/2019).

Selain itu, mereka juga akan diberikan sertifikat-sertifikat pelatihan yang menjadi tanda bahwa siswa itu sudah menguasai keterampilan tersebut.

Melalui cara ini, kata Risma, maka mereka akan lebih siap dan layak untuk bekerja usai lulus sekolah.

"Nanti fasilitasnya ada laboratorium-laboratorium, seperti ada bengkel, misalnya mereka juga fokus di bangunan, nanti ada laboratorium bangunan. Jadi, yang kita perkuat nanti justru laboratoriumnya," ujar Risma.

Selain fasilitas, Risma berencana akan membangun sekolah tersebut di bekas kantor Kelurahan Dukuh Pakis. Selain lokasinya sangat luas, bangunan tersebut memiliki dua lantai.

"Regulasinya akan kita matangkan dulu supaya benar-benar siap untuk digunakan," ujar Risma.

Risma mengatakan, untuk membangun sekolah swasta yang gratis ini, Pemkot Surabaya akan menggandeng BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Tujuan utamanya untuk membantu anak-anak yang kurang mampu.

"Nanti kita hanya bikin satu sekolah saja," ujar dia.

Totalitas Risma untuk mewujdukan sekolah tersebut benar-benar terlihat. Selain fasilitas kegiatan belajar-mengajar, Risma juga memastikan akan menyiapkan transportasi para siswa untuk pulang pergi ke sekolah tersebut.

Harapannya, mereka tidak dibebani masalah transportasi sehingga mereka nyaman dan bisa fokus sekolah untuk mempersiapkan masa depannya.

"Jadi, ini muaranya hanya untuk kesejahteraan warga Surabaya," kata Risma.

Hingga saat ini, rencana SMA gratis tersebut masih terus digodok oleh Pemkota Surabaya.

Wakil Ketua Komisi D Bidang Pendidikan, Junaedi mengatakan, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pengelolaan SMA/SMK berada di pemerintah provinsi dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota hanya untuk SD dan SMP.

Untuk itu, Junaedi menyarankan agar rencana Risma tersebut dikaji ulang agar tidak dianggap melanggar asas kepatutan dan ketaatan terhadap regulasi yang sudah ada.

"Rencana membangun SMA (sekolah menengah atas) itu baik, tapi kami berharap agar wali kota berkonsultasi terlebih dahulu ke Gubernur Jatim maupun Kementerian Dalam Negeri," kata Junaedi, seperti dilansir dari Antara, Selasa (22/1/2019).

Junaedi mengatakan, kebutuhan mendesak untuk Kota Surabaya saat ini adalah masalah kesehatan. Dirinya mengusulkan untuk pembangunan rumah sakit daripada sekolah.

"Kami lebih sepakat kalau Pemkot Surabaya membangun rumah sakit daerah. Itu lebih baik karena dibutuhkan masyarakat," kata Junaedi, yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Surabaya.

Saat ini, rumah sakit daerah yang ada masih berpusat di kawasan Surabaya utara dengan adanya RSUD Shoewandhie dan kawasan Surabaya barat dengan RSUD Bhakti Dharma Husada. Namun, untuk Surabaya timur dan selatan belum ada.

"Pernah ada rencana pemkot membangun rumah sakit di daerah Gunung Anyar dan Wiyung. Tapi, saat ini belum ada realisasinya," kata dia.

Sumber: KOMPAS.com (Robertus Belarminus, Ghinan Salman)