Ini Alasan Jokowi Percepat Berikan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat

PONOROGO, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan pemerintah mempercepat memberikan sertifikat tanah kepada rakyat saat membagikan 2.500 sertifikat di alun-alun Kota Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Jumat (4/1/2019) sore.

"Kenapa sertifikat dipercepat diberikan kepada masyarakat? Apa sebabnya? Setiap saya ke desa dan daerah selalu saya dengar ada sengketa tanah dan sengketa lahan itu ada di mana-mana," ujar Presiden Jokowi di depan ribuan warga penerima sertifikat tanah gratis di Alun-Alun Kota Ponorogo.

Menurut Jokowi, sengketa lahan kerap terjadi antara warga dengan warga hingga warga dengan pemerintah dan perusahaan. Persoalan itu terjadi lantaran masih banyaknya tanah yang belum bersertifikat.

"Di seluruh tanah air seharusnya tanah yang disertifikatkan sebanyak 126 juta sertifikat. Tetapi sampai 2015 kemarin baru 46 juta sertifikat. Dengan demikian masih kurang 80 juta bidang tanah yang belum memiliki sertifikat," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan dahulu setiap tahunnya BPN hanya mengeluarkan 500.000 sertifikat. Untuk itu, bila harus menyelesaikan 80 juta bidang tanah yang belum disertifikat maka membutuhkan waktu 160 tahun.

Untuk itu, program percepatan pembuatan sertifikat tanah menjadi penting mengatasi masalah sengketa lahan di Indonesia.

"Tahun 2017 saya berikan target kepada menteri dari 500.000 naik sepuluh kalilipat menjadi 5 juta. Dari target itu, alhamdulillah selesai 5,4 juta sertifikat tanah," kata Jokowi.

Setahun kemudian, target pembuatan sertifikat tanah untuk rakyat dinaikkan menjadi 7 juta pada 2018. Dari target itu, selesai 9,4 juta sertifikat tanah. "Di Ponorogo tahun 2023 kata pak menteri seluruh tanah dan lahan sudah disertifikasi," ungkap Jokowi.

Tak berhenti tahun ini, program sertifikasi tanah rakyat terus berjalan. Untuk tahun 2019, Jokowi mengungkapkan target penyelesaian sertifikat tanah sebanyak 11 juta.