BERITA POPULER NUSANTARA: Video Porno Brigpol DS hingga Sanksi Tes Baca Al Quran Menurut Politisi Gerindra

KOMPAS.com - Kasus perselingkuhan Brigpol DS dengan seorang narapidana dan dua perwira polisi di Polda Sulawesi Selatan menjadi berita paling populer.

Sejumlah fakta mengejutkan terungkap dan membuat DS dipecat dengan tidak hormat.

Selain itu, berita tentang komentar politisi Gerindra di Aceh terkait sanksi dalam tes baca Al Quran bagi capres dan cawapres, juga menjadi trending di Kompas.com pada  Jumat (4/1/2019).

Lainnya, informasi tentang KA Pangandaran juga terus diikuti oleh pembaca. Muncul harapan dari masyarakat agar jalur Banjar-Pangandaran segera terwujud.

Inilah 5 berita populer Nusantara:

Oknum polwan Brigpol DS mengakui, video porno berdurasi 11 menit yang dikirimkan kepada seorang narapidana di Lampung, adalah miliknya.

Kabid Propam Polda Sulsel Kombes Polisi Hotman Sirait mengatakan, video porno milik DS tersebut telah disita penyidik Propam Polda Sulsel dari telepon genggam milik Brigpol DS.

“Awalnya si oknum ini mengelak dan beralasan bahwa handphone-nya di-hack. Tapi setelah ditelusuri semua oleh penyidik Propam, ternyata Brigpol DS dengan kesadaran sendiri mengirimkan video tersebut kepada pacarnya yang narapidana di Lampung. Mereka juga pernah melakukan video seks dan semua sudah diakui oleh Brigpol DS,” kata Hotman.

Politisi Partai Gerindra Kabupaten Aceh Utara, Terpiadi A Majid, mengatakan, harus ada sanksi yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika para kandidat dinyatakan tidak lulus tes baca Al Quran, seperti mengganti kandidat tersebut.

“Jika kedua calon presiden RI yang ada sekarang dites membaca Al Quran di Aceh, apakah KPU dan partai pengusung sudah siap jika keduanya tidak lulus baca Al Quran? Misalnya, sanksinya itu seperti sanksi di Aceh, jika tak bisa mengaji, tak lulus jadi calon (apakah partai pengusung siap mengganti?),” kata Terpiadi yang juga calon anggota legislatif DPRD Aceh Utara, Kamis (3/1/2019).

Sementara itu, Terpiadi tidak secara tegas menjelaskan apakah kubu Prabowo siap atau tidak untuk menghadiri undangan para dai di Aceh tersebut.

Sejumlah pengguna kereta api mempertanyakan rute KA Pangandaran yang hanya sampai Banjar.

“Kenapa hanya sampai Banjar? Setelah itu saya harus naik apa?” ujar Irham Ramadhan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/1/2019).

Pada hari Kamis (3/1/2019), Irham menjajal KA Pangandaran dari Bandung ke Banjar. Dirinya bersyukur, bisa menaiki kereta itu.

Begitu sampai Banjar, ia menanyakan kepada warga sana tentang jalur kereta ke Pangandaran. Warga menyebut, banyak rel yang rusak.

“Katanya PT KAI sedang berupaya mengaktifkan kembali jalur ke Pangandaran. Selama itu, pemerintah harus memikirkan berbagai akses transportasi Banjar-Pangandaran,” imbuhnya.

Kapolda DIY Irjen Pol Ahmad Dofiri, mendatangi nenek Wagiyem yang mengaku berusia hampir 100 tahun yang tinggal seorang diri di rumah sederhana.

"Umur Mbah Wagiyem berapa tahun?" tanya Kapolda.

Ketika dijawab 100 tahun, Ahmad sedikit kaget. Setelah berbincang, Kapolda Ahmad Dofiri menyerahkan sembako kepada Wagiyem.

Wagiyem, karena usianya, tidak bisa mendatangi lokasi baksos di Gunung Gede, Getas. Dia tinggal sendiri, karena memang tidak menikah.

Yuli, salah satu kerabatnya, mengaku mengevakuasi Wagiyem dua tahun lalu. Saat itu dia tinggal sendiri di rumah gubug. Saat itu dia sudah meminta untuk tinggal di rumahnya namun menolak.

"Dia (Wagiyem) meminta dibuatkan rumah kecil, tidak mau tinggal di rumah saya. Ya sudah saya buatkan sederhana, yang penting dia nyaman," kata Yuli ditemui Jumat.

Soim Pamuji, warga Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, menutup jalan antar-desa. Hal itu dilakukan Soim setelah kalah dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) beberapa waktu lalu.

Akibatnya, warga tidak bisa lagi melewati jalan alternatif penghubung Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar dengan Desa Sindupaten, Kecamatan Kertek itu. Tampak di atas tembok setinggi 2 meter itu, juga diberi pecahan kaca sehingga tidak bisa dipanjat oleh warga. 

Soim membenarkan penutupan jalan itu adalah inisiatifnya. Namun, tembok itu dibangun di atas tanah pribadinya, katanya. 

Pembangunan tembok itu sebagai bentuk kekecewaannya pada proses pilkades yang diikutinya beberapa waktu lalu.

"Persoalannya bukan menang atau kalah, tapi supremasi hukum yang sebenarnya, bagaimana kalau ada kesepakatan (para calon kades) yang telah disetujui bersama Muspika tapi kok ada salah satu calon yang mengingkari kesepakatan itu," ungkap Soim, Jumat (4/1/2019).

Sumber: KOMPAS.com (Ika Fitriana, Hendra Cipto, Markus Yuwono, Reni Susanti, Masriadi)