Pemerintah Galakkan Program Kemandirian Ekonomi untuk Penerima PKH

Program ini bertujuan untuk mencegah sikap dan perilaku ketergantungan KPM terhadap bantuan-bantuan sosial dari pemerintah.

Menurut Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, untuk mengurangi ketergantungan bantuan pemerintah itu, diadakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau dikenal Family Development Session (FDS).

Pada program ini, pendamping secara intensif melakukan FDS di setiap kampung dan per kelompok dengan tema yang berbeda. Salah satunya adalah modul pemberian ekonomi.

"Untuk memastikan agar mereka juga mempunyai satu upaya perubahan sikap dan perilaku ke arah mendirian maka modul pemberian ekonomi menjadi salah satu prioritas yang sudah mulai diterapkan secara intensif," ujar Harry, di Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (1/12/2018).

Harry mengatakan, Presiden Jokowi telah mengingatkan kepada KPMPKH jika ada bantuan selama kebutuhan pendidikan, kesehatan dan pangan terpenuhi, maka bantuan tersebut dapat digunakan untuk modal usaha.

"Kami memantau dari tahun 2017 awal kegiatan usaha ekonomi produktif ditingkatkan. Jadi pendamping ini tidak hanya perbaikan pendidikan dan kesehatan, tetapi ada upaya untuk perbaikan ekonomi. Dan mulailah mengadakan pemetaan potensi mereka," kata dia.

Dengan monitoring program itu, kata Harry, produk-produk kube KPMPKH yang ada di Karanganyar seperti produk kerajinan tangan, handicraft, pakaian, dan lain-lain, bisa menjadi contoh bagi KPMPKH kabupaten di Indonesia.

"Bahwa kelompok usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan KPMPKH mampu mempunyai nilai tambah, punya nilai inovasi, bahkan bisa menjadi contoh untuk kabupaten lain," kata Harry.