Jeritan Warga Halmahera Utara, Demi Selembar KTP Bisa Habis Uang Sejuta...

Untuk satu lembar KTP saja mereka harus mengeluarkan uang dari ratusan ribu rupiah hingga Rp 1 juta.

Uang itu bukan untuk biaya administrasi, tapi anggaran biaya transportasi dan akomodasi selama masyarakat mengurus KTP di pusat kabupaten, yakni di Tobelo.

Mahlim, salah satu warga setempat mengaku sudah tiga kali melakukan perekaman e-KTP, namun sampai saat ini belum juga mendapatkan fisik KTP-nya dengan berbagai alasan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara.

“Satu kali perekaman di kantor kecamatan Loloda, kemudian dua kali di pusat kabupaten yaitu Kantor Catatan Sipil Tobelo,” katanya, Kamis (29/11/2018).

“Di kantor Pencatatan Sipil Tobelo saja sudah lima kali saya ke sana tapi belum juga ada, alasannya berbagai macam. Mulai dari blanko kosong-lah, jaringan-lah dan sebagainya,” katanya lagi.

Bahkan pernah sekali katanya, ada orang di dalam kantor mengaku bahwa blanko KTP yang ada hanya untuk anggota DPRD.

“Kasihan kami warga biasa, berarti warga harus jadi anggota dewan dulu baru begitu gampang mendapatkan KTP,” ujarnya.

Jika dihitung-hitung katanya, dirinya sudah mengeluarkan anggaran hampir Rp 1 juta hanya untuk mengurus satu lembar KTP.

“Bayangkan saja, dari Loloda menuju Tobelo pulang pergi (PP) yaitu Rp 200.000, itu baru transportasi belum lagi biaya hidup selama di Tobelo. Kalau langsung pulang tidak masalah, trus kalau menunggu misalnya hingga seminggu, coba bayangkan berapa itu,” keluhnya.

Terkait dengan itu, masyarakat setempat sangat berharap, pemerintah daerah dapat memperpendek rentan kendali bagi warga yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan.

“Mungkin perekamannya saja di pusat kabupaten, tapi ambilnya bisa di kantor desa atau kecamatan, agar masyarakat tidak mengeluarkan anggaran besar hanya untuk selembar KTP,” katanya.

Hal senada disampaikan Waldi, warga Loloda lainnya. Menurutnya, perekaman KTP saat ini hanya bisa dilakukan di pusat kabupaten yaitu di Tobelo, begitu pun mengambilnya harus di sana.

“Iya, jika seminggu itu di Tobelo bisa sampai lima ratusan ribu,” katanya.

Kepala desa dituntut proaktif

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, Djemi Duan tidak menampik kesulitan yang dialami warga Halmahera Utara tersebut.

Menurutnya, dalam hal seperti ini harusnya kepala desa setempat lebih proaktif pada warganya.

Pemerintah desa, katanya, dapat mendata warganya siapa saja yang belum melakukan perekaman KTP, kemudian dikumpul di satu lokasi, agar petugas mendatangi mereka melakukan perekaman.

“Setelah itu, jika sudah perekaman barulah kades jika ke Tobelo mampir di kantor Catatan Sipil untuk mengambil KTP warganya. Tapi ini kan tidak, kades sering kita lihat di Tobelo tapi tidak pernah ke kantor Catatan Sipil, mungkin di Capil karena tidak ada uangnya,” kata Djemi.

Menurutnya, untuk pengurusan KTP tidak dikenakan biaya alias gratis. Namun dia memahami jika warga sendiri yang datang melakukan perekaman KTP dari Loloda biaya bisa mencapai ratusan ribu rupiah.

Blanko KTP tidak pernah kosong

Ditanya, adanya oknum pegawai di dalam yang lebih mengutamakan anggota DPRD daripada warga yang sudah melakukan perekaman, Djemi membantahnya.

“Itu tidak benar pak, hanya yang dijaga jangan sampai ada calo,” ujarnya.

Waktu yang dibutuhkan juga katanya untuk perekaman hingga pencetakan KTP katanya, tidak bisa ditentukan.

“Ada yang sehari, ada juga dua tiga bahkan seminggu, tidak menentu,” ujarnya.

Namun yang jelasnya katanya, persoalan blanko kosong tidak bisa dijadikan alasan, karena sepengetahuannya blanko KTP tidak pernah kosong.

“Hanya untuk perekaman di kantor kecamatan dulu pernah dilakukan disana, tapi alatnya tidak dijaga dengan baik, ada yang hilang lah, rusak dan sebagainya makanya sekarang ini dipusatkan di pusat kabupaten,” kata Djemi.