Penyaluran Bantuan Pangan Non-tunai, Sebagian Warga Terima Telur Busuk

Sejumlah agen dan keluarga penerima manfaat (KPM) mengeluhkan kondisi tersebut. Di Kabupaten Jombang, penyaluran BPNT bagi 100.561 KPM dimulai pertengahan bulan November 2018.

Temuan adanya telur busuk dan dihinggapi ulat salah satunya terjadi saat penyaluran BPNT bagi KPM di Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Minggu (25/11/2018).

"Hari ini dapatnya beras sama telur. Telurnya busuk dan banyak ulatnya, tapi yang satu (paket) baik. Tadi langsung ditukarkan," ungkap Nur Tafiyah, warga Desa Morosunggingan.

Meski sempat mendapatkan telur dengan kondisi yang tidak layak konsumsi, Nur mengaku tidak bisa berbuat banyak.

"Kecewa ya kecewa, tapi dibilang tidak ya tidak. Lha wong (cuma) dikasih," katanya.

Penyaluran BPNT dengan komoditas beras dan telur di Desa Morosunggingan dipusatkan di balai setempat. Sebabnya, agen di desa ini belum menerima alat gesek elektronik data capture (EDC) untuk progran BPNT.

Perangkat Desa Morosunggingan, Suyanto mengungkapkan, beras dan telur yang disalurkan kepada warga penerima BPNT sudah tersedia dalam kemasan. Paket beras berisi 7 kilogram dan paket telur berisi 10 butir.

Setiap KPM, berdasarkan nominal bantuan yang diterima, mendapatkan 1 paket beras dan 2 paket berisi telur. Paket beras dan telur tersebut bisa diambil warga setelah menyelesaikan proses administrasi pengambilan.

Sayangnya, ungkap Suyanto, 50 persen paket telur dikembalikan oleh warga karena rusak, busuk ataupun dikerubuti belatung.  

"Sampeyan kan tahu sendiri, dengan kondisi seperti itu layak (dikonsumsi) atau tidak. Tadi ada 50 persen lebih yang dikembalikan atau ditukarkan," jelas Suyanto, tanpa merinci jumlah KPM di Desa Morosunggingan.

Keluhan terhadap kondisi telur busuk ataupun kondisi rusak dan tidak layak konsumsi sebelumnya juga ditemukan di Desa Ngampungan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.

Siti Fatimah, agen penyalur BPNT di Desa Ngampungan mengungkapkan, dirinya melayani 335 KPM. Beberapa hari lalu, dia menerima telur dari pemasok yang akan disalurkan kepada ratusan KPM di desanya.

Dari ribuan butir telur yang diterimanya, terdapat sekitar 25 butir telur diterima dalam kondisi rusak.

"Saya kira tidak banyak, sekitar 25 yang rusak, ada 2 yang busuk," kata Siti Fatimah.

Dinsos diminta bertanggung jawab

Pada Jum'at (23/11/2018), Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa desa terkait keluhan pasokan telur kepada agen penyalur BPNT.

Ketua Komisi D DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah menyatakan, pelaksanaan penyaluran BPNT diketahui melibatkan BNI sebagai penyalur BPNT, masyarakat sebagai agen penyalur beras dan telur, serta pemerintah sebagai pengontrol kualitas komoditas pangan.

Selain itu, ada pihak lain yang diketahui terlibat sebagai rekanan. Rekanan tersebut bertugas mengumpulkan telur dari peternak, lalu mendistribusikan kepada agen.

Terkait banyaknya keluhan terkait telur busuk dari suplier, DPRD Jombang akan memanggil Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

"Kita konsentrasi pada pemanggilan Dinas dulu, kalau pemasok kan wewenangnya Dinas," ujar Syarif Hidayatullah.

"Sebenarnya kan hanya masalah teknis. Telur yang akan dikirimkan kepada agen tidak disortir dan tidak diteliti kualitasnya," katanya kepada Kompas.com, Minggu (25/11/2018).

Atas kejadian ini, pihaknya memberikan keleluasaan kepada setiap agen untuk mencari telur secara mandiri. Setiap agen tidak harus berbelanja kepada suplier beras ataupun telur yang sudah ditentukan sebelumnya.

"Sudah kita sampaikan kepada agen, silakan mencari komoditas yang diperlukan khususnya telur secara mandiri. Tidak harus melalui rekanan," kata M Sholeh.

Rekanan Kewalahan Penuhi Target

Untuk menyuplai komoditas telur kepada agen BPNT, Pemkab Jombang melalui Dinas Sosial menetapkan PT Pertani sebagai pemasok kepada 412 agen BPNT.

PT Pertani asal Mojokerto ditetapkan sebagai pemasok telur dalam program BPNT setelah berhasil menyisihkan Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Mereka yang mengajukan, lalu kita verifikasi. Akhirnya Pertani yang direkomendasikan sebagai suplier," kata M Sholeh.

PT Pertani bersama Dinas Sosial dan Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, pada Jumat (23/11/2018) lalu menggelar konferensi pers dengan puluhan awak media di Pendopo Kabupaten Jombang guna menyikapi keluhan kualitas telur pada program BPNT.

Manajer PT Pertani Syaiful Bahri tak menampik bahwa pihaknya cukup kewalahan untuk menyuplai telur bagi 100.561 KPM BPNT di Kabupaten Jombang. Dalam 3 hari, pihaknya harus mampu mengumpulkan sedikitnya 25 ton telur.

Dikatakan, pendistribusian telur dibagi menjadi 4 zona. Satu zona membawahi 5 hingga 6 kecamatan. Pada setiap zona, telur yang harus disediakan kurang lebih 25 ton.

Dipaparkan Syaiful Bahri, untuk menyiasati pemenuhan target jumlah telur dan waktu pendistribusian, pihaknya mengambil telur dari peternak lokal 3 hingga 5 hari sebelum didistribusikan kepada agen BPNT di setiap zona.

"Misalnya untuk zona 1 kemarin, 3 hari kami kumpulkan ternyata masih kurang. Itu dari 18 peternak lokal. Untuk menyiasatinya, kami harus mengambil 5 hari sebelumnya," bebernya.

Padahal, diakui Syaiful, pengambilan telur di atas 5 hari sebelum pendistribusian bisa mempengaruhi kualitas. "Idealnya 3 hari harus tersalurkan," kata Syaiful Bahri.

PT Pertani, tambah Syaiful Bahri, menyatakan bertanggung jawab atas banyaknya telur busuk yang diterima agen. Pihaknya siap menggantikan telur tersebut dalam 2 x 24 jam.