Praktik Calo di Bandara Internasional Minangkabau

Waktu itu suasananya biasa saja. Tidak terlalu ramai, tetapi juga tidak sepi. Panas terik, tak ada angin, membuat siapa pun ingin segera bergerak menuju tujuan masing-masing. Saya ingin ke Bukittinggi.

Bandara BIM dan Bukittinggi terpaut jarak kurang-lebih 74 km. Letaknya agak di luar kota Padang, di wilayah Katapiang, Batang Anai, Padang Pariaman. Sekitar 7 km dari pusat kota Padang.

Beberapa lelaki lalu menghampiri saya sejak dari pintu keluar kedatangan. Saya lalu menanyakan kepada salah satunya. "Oh boleh, mari ke sini Uni, tarifnya Rp 85.000," kata lelaki yang saya datangi tadi.

Saya tahu, tarif resmi travel dari Bukittinggi ke Padang hanya sekitar Rp 55.000. Tetapi tak apalah, hitung-hitung tips sopir. Saya juga terburu-buru.

Saya dibawa ke lapangan parkir bandara dan di sana sudah berderet beberapa mobil pribadi menyalakan mesin. Masih 30 menit menunggu dalam cuaca terik, barulah mobil kapasitas 8 orang itu bergerak. Tanpa AC, karena sopir langsung menegur saya ketika saya mulai tutup jendela dan menyalakannya.

"Tak cukup ongkos kalau pakai AC, Uni!" katanya ketus, sambil segera mematikan AC. Oh.

Maka, bergeraklah kami di tengah cuaca panas dan mobil penuh berisi enam dewasa dan dua anak kecil, plus tas-tas pakaian yang berjejalan di bangku penumpang. Jauh dari nyaman.

Untunglah setelah masuk wilayah Padang Panjang, hujan turun deras, dan mata diusap pemandangan hutan hujan di lereng Bukit Barisan, tiada duanya.

Calo travel di Bandara BIM

BIM dibangun sejak tahun 2002 dan diresmikan 25 Agustus 2005. Bandara ini menggantikan Bandar Udara Tabing. Tabing sudah tak cukup lagi menampung arus penumpang dan juga tak cocok karena sebenarnya adalah bagian dari Lanud (Pangkalan Udara) milik TNI Angkatan Udara.

Dengan predikat "bandara internasional" yang dilekatkan pada namanya, BIM sejatinya adalah pintu gerbang lalu-lintas internasional tersibuk di Provinsi Sumatera Barat yang melayani rute dalam dan luar negeri maskapai-maskapai besar di Tanah Air, antara lain Garuda Indonesia, Citilink, Batik Air, dan Lion Air.

Fasilitas dalam bandaranya pun layak bikin bangga. Garbarata digunakan untuk turun-naik penumpang pada hampir setiap penerbangan, yang membuat para lansia, perempuan dengan bayi, dan penumpang difabel tak perlu berpayah-payah turun tangga ketika turun dari pesawat.

Toiletnya bersih dan ramah lansia, perempuan dan anak. Ini juga salah satu yang saya perhatikan meningkat dari tahun ke tahun.

Sayangnya, ini harus dicoreng oleh praktik percaloan moda angkutan penumpang dari bandara ini ke kota-kota sekitarnya.

Percaloan artinya tentu penipuan, tak ada tarif resmi, tak ada janji keamanan dan kenyamanan, dan cara mencari penumpang yang agak "horor" karena para calo kadang langsung menarik-narik tas bawaan kita.

Bayangkan bila Anda turis asing atau orang yang baru pertama kali mendarat di sini. Ini jauh panggang dari api dengan predikat "internasional" yang disandangnya.

Sopir saya, sebut saja Pak Komo, akhirnya berkeluh-kesah sambil minta maaf atas perlakuan tak ramahnya di awal perjalanan ini. Ceritanya kemudian membuat saya berjanji akan menulis untuknya.

Dari tarif Rp 85.000 yang saya bayarkan pada orang yang menemui saya di teras bandara tadi, Pak Komo hanya diberi Rp 35.000. Rata, setiap kepala penumpang.

Padahal, penumpang-penumpang ini tidak turun di satu kota. Ada yang turun di Bukittinggi, Payakumbuh, Padang Panjang, dan bukan semuanya menuju jalan utama.

Mirisnya, bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak itu pulang dan pergi senilai Rp 150.000. Itu belum uang makan dan rokok sopir. Bisa kita bayangkan, sedikit sekali.

Dan jangan kaget, tarif ini berlaku tidak rata dan bisa dinaikkan semau-mau si calo. Ada penumpang Pak Komo yang baru pertama kali mendarat di Padang dan ingin ke Bukittinggi. Ia "dipaksa" membayar Rp 200.000.

Kesepakatan tak tertulis

Sejak kapan perilaku buruk percaloan ini terjadi? Pak Komo yang baru tiga tahun menjadi sopir travel tak resmi itu menyebutkan praktik ini berlangsung sejak BIM baru beroperasi.

Itu dibenarkan juga oleh seorang ibu penumpang mobil kami yang hampir setiap minggu bolak-balik dari BIM ke Situjuah, suatu tempat sekitar 3 kilometer arah ke luar Kota Payakumbuh.

Hampir seluruh wilayah BIM seluas hampir 15 hektar itu dibangun di atas tanah pusako tinggi. Itulah yang menyebabkan para wali nagari dan ninik mamak ikut serta dalam proses alih tanah sebelum pembangunan BIM.

Kesepakatan antara mereka, anak-anak muda kampung sekitar diberi pekerjaan sebagai penghubung antara penumpang dan mobil-mobil pribadi yang mencari rezeki sebagai pengantar penumpang dari BIM ke kota-kota di Sumatera Barat.

Tampaknya, kesepakatan itu dilakukan tanpa "hitam di atas putih", sehingga yang terjadi kemudian adalah praktik calo dan pungutan liar yang membuat para calo bisa mengambil untung semau-maunya.

Para sopir? Merekalah yang paling terjepit. Sudah mendapat rupiah paling sedikit, mereka pula yang "ditindas" oleh para calo.

"Kami besok tidak dikasih penumpang lagi kalau tidak menurut dengan aturan dia. Itu artinya kami tidak makan," kata si sopir yang menjadi orangtua tunggal atas seorang putri di Batusangkar itu.

Maka, kalau bisa membawa pulang Rp 100.000 satu hari, itu luar biasa bagi dia.

Berharap pada pemerintah

Sekarang, satu-satunya harapan, semoga Pemerintah Daerah Sumatera Barat bisa menjadi penengah.

Harapan para sopir travel ini sederhana. Mereka ingin mendapat upah yang layak dan sepantasnya.

"Untuk satu kepala Rp 50.000 saja itu sudah tarif yang wajar. Lagipula alangkah bagus bila kami-kami ini dikelola dan dikoordinasi secara baik dan tertib. Ini untuk menambah nilai pariwisata Sumatera Barat juga," katanya lagi.

Saya berpihak padanya. Rasanya pantaslah sebuah bandara yang punya predikat "internasional" membuat aturan rapi tentang moda transportasi ke kota-kota di Sumatera Barat.

Bukan hanya supaya semua merasakan rezeki yang adil, tetapi juga turis asing pun makin santai melenggang di ranah Minang dan menikmati wisata Bukit Barisan ini.

Wonderful Indonesia!