14 Tahun Terakhir, Sebanyak 79 Kepala Daerah Ditangkap KPK

Angka tersebut diprediksi akan bertambah mengingat masih ada penangkapan yang belum masuk data.

"Data penangkapan pejabat negara tadi adalah per 24 Mei 2018, belum ditambahkan yang terbaru, jadi masih bertambah,” jelas Wakil Ketua KPK Saut Sitomorang, di SMA Taruna Nusantara Magelang, Kamis (18/10/2018) sore.

Saut merincikan, 79 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi itu meliputi bupati 45 orang, walikota 21 orang, dan gubernur 13 orang.

Potensi korupsi yang terjadi di Indonesia, kata Saut, disebabkan karena pembangunan ekonomi kian tinggi mencapai lebih Rp 2.000 triliun. Persoalannya kemudian integriras seseorang acap kali tidak sejalan dengan banyaknya uang yang dimiliki.

"Kenapa makin banyak uang tetapi kemudian integritasnya enggak jalan? mungkin itu yang perlu dipertanyakan. Makin banyak uang kalau integritasnya terganggu ya yang ketangkep makin banyak juga," ucapnya.

Menurutnya, hal itu menjadi tantangan bagi lembaga antirasuah yang dipimpinnya dan masyarakat untuk mengubah pola tersebut.

"Ini tantangan buat kita semua untuk mengubah. Kita khawatir pertumbuhan ekonominya baik tapi integritas kita masih terganggu. Dan itu ancaman saya pikir. Jadi ini soal integritas,” tandas Saut.

Soal integritas

Sementara itu di hadapan ratusan SMA Taruna Nusantara Magelang, Saut meminta agar para siswa terus menjaga integritas. Ia mencontohkan sejumlah alumni sekolah ini yang menjadi petugas KPK saat ini.

“Ada 8 orang alumni TN (SMA Taruna Nusantara) yang masih bertugas sebagai penyidik. Untuk itu, siapa yang mau menyusul menjadi KPK? Mari jaga integritas sejak dini,” tutur Saut.

Saut menyebutkan, dari fakta kasus korupsi yang terjadi sejak tahun 2009-2013, rata-rata para pelaku masih berusia muda dan berpendidikan tinggi. Mirisnya kasus yang melibatkan mereka tergolong besar.

“Rata-rata koruptor adalah usia muda, pintar-pintar dan bahkan S2. Mereka telah kehilangan integritasnya,” pungkas Saut.