NEWS
Salin Artikel

Hadir di Praperadilan SP3 Kasus Penodaan Pancasila, Sukmawati Sayangkan Suara Bising

Meski hadir, Sukmawati tidak bersaksi dalam sidang tersebut lantaran ada saksi pengganti lainnya. Sukma hanya mendengarkan jalannya sidang yang dipimpin hakim tunggal Muhammad Razad di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (18/10/2018).

Sementara saksi fakta yang dihadirkan dalam sidang ini adalah Ibnu Prakoso dan ahli dari Fakultas Hukum UI, Floradiyanti.

"Kapasitas Ibu Sukma sebagai saksi fakta, tapi tadi tidak jadi saksi karena sudah ada saksi fakta lain, Pak Ibnu," kata pengacara Sukmawati, Dominica.

Suasana sidang saat itu cukup gaduh. Bahkan anggota FPI sempat mengeluarkan sindiran-sindiran kepada Sukmawati hingga hakim meminta peserta sidang untuk tenang dengan memukulkan palu sidang.

Hingga persidangan selesai, suasana semakin gaduh, sindiran dan sorakan bahkan keluar dari penonton sidang yang didominasi anggota FPI. Sukmawati dan pengacara hukumnya kemudian keluar dari pintu belakang ruang sidang.

Menurut Dominica, berdasarkan keterangan ahli hukum di persidangan, kasus penodaan lambang negara Pancasila yang dilakukan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ini bisa dibuka kembali karena tidak ada batas waktu dalam penyelidikan.

"Dari ahli dengan adanya SP3 itu bisa dibuka kembali karena tidak ada batas waktu bagi penyidik melakukan ini pemeriksaan dan segala macam. Nantinya kalau praperadilan memutuskan permohonan kami, kasus buka lagi," tuturnya.

Disinggung terkait video tidak utuh yang dijadikan alasan Polda Jabar menerbitkan SP3, Dominica mengatakan bahwa penyidikan tidak selalu mengandalkan video.

"Video bukan satu satunya alat bukti. Keterangan saksi dijelaskan kalau video cuma alat bukti, dan tugas penyidik untuk mencari tadi. Bukan dihentikan, karena kasusnya pertama Rizieq sudah ditetapkan sebagai tersangka, artinya bukti sudah cukup," tuturnya.

Suara bising

Sementara itu, Sukmawati Soekarno Putri menyayangkan adanya suara bising yang terjadi dalam proses jalannya sidang.

"Adanya sidang praperadilan tadi berlangsung baik dari dua belah pihak dan juga pemaparan ahli menambah wawasan kami soal hukum. Hanya sayang dalam persidangan terganggu suara-suara yang mengganggu, dan tidak menghormati sikapnya terhadap adanya pengadilan," tuturnya.

Berdasarkan keterangan ahli hukum dalam persidangan, Sukma menilai ada kejanggalan dalam penyidikan yang dilakukan Polda Jabar sehingga mengeluarkan SP3 dalam kasus penodaan lambang Negara Pancasila.

"Pemaparan ahli bagus sekali ya, sangat jelas terlihat sekali bahwa kejanggalan, inkonsistensi dari penyidik sampai mengeluarkan SP3 tersebut. Itu pun sudah kami rapatkan dari DPP PNI Marhaenisme kejanggalan tersebut, kemudian kepada tim lawyer supaya kami lanjutkan ke praperadilan karena memang kami menilai terbitnya SP3 itu aneh, tidak semestinya, karena sudah terjadi tersangka," katanya.

Menurut Sukma, kasus penodaan lambang negara Pancasila ini penting untuk dilanjutkan karena melecehkan Presiden Pertama RI Soekarno dan Dasar Negara Indonesia, yakni Pancasila.

"Ini sangat penting karena ini kan suatu pelecehan, penghinaan, terutama kepada presiden pertama RI bapak proklamator pejuang kemerdekaan tulen kita yang harus kita hormati dengan kata dan tutur, dan juga kepada dasar negara kita yang sudah kita sepakati untuk adanya negara kesatuan RI," tuturnya.

"Jadi jangan lah generasi penerus ini generasi yang palak, durhaka, terhadap para pahlawan bangsa yang betul berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan juga melecehkan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia," imbuhnya.

https://regional.kompas.com/read/2018/10/18/15165171/hadir-di-praperadilan-sp3-kasus-penodaan-pancasila-sukmawati-sayangkan-suara

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Walkot Makassar Dapat Banyak Pujian dari Mendagri, Apa Penyebabnya?

Walkot Makassar Dapat Banyak Pujian dari Mendagri, Apa Penyebabnya?

Regional
Mulai Bangkit, PAD Sektor Pariwisata Trenggalek Capai Rp 4,2 Miliar

Mulai Bangkit, PAD Sektor Pariwisata Trenggalek Capai Rp 4,2 Miliar

Regional
Wujudkan Wonogiri Zero Stunting, Bupati Jekek Minta Komitmen Bersama Semua Pihak

Wujudkan Wonogiri Zero Stunting, Bupati Jekek Minta Komitmen Bersama Semua Pihak

Regional
Dinilai Tingkatkan Kompetensi ASN, Khofifah Diangkat Jadi Widyaiswara Kehormatan

Dinilai Tingkatkan Kompetensi ASN, Khofifah Diangkat Jadi Widyaiswara Kehormatan

Regional
Wujudkan Kesehatan Masyarakat Tulang Bawang, Dompet Dhuafa Resmikan RS Griya Medika

Wujudkan Kesehatan Masyarakat Tulang Bawang, Dompet Dhuafa Resmikan RS Griya Medika

Regional
Makassar Jadi Tuan Rumah APEKSI 2023, Walkot Danny: Kami Sangat Siap

Makassar Jadi Tuan Rumah APEKSI 2023, Walkot Danny: Kami Sangat Siap

Regional
Bupati Arief Luncurkan Program Dashat untuk Tekan Angka Stunting di Blora

Bupati Arief Luncurkan Program Dashat untuk Tekan Angka Stunting di Blora

Regional
Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Blora, Bupati Arief Sigap Lakukan Pendataan

Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Blora, Bupati Arief Sigap Lakukan Pendataan

Regional
Bupati Arief dan Kiai Marzuqi Ajak Masyarakat Blora Jaga Kerukunan Bangsa

Bupati Arief dan Kiai Marzuqi Ajak Masyarakat Blora Jaga Kerukunan Bangsa

Regional
Peringati HUT Ke-65 Riau, Gubernur Syamsuar Paparkan Keberhasilan Proker Pemprov Riau

Peringati HUT Ke-65 Riau, Gubernur Syamsuar Paparkan Keberhasilan Proker Pemprov Riau

Regional
Polemik Desain Rel Kereta Api Trans Sulawesi, Inkalindo Sulsel: Rel Elevated Lebih Ramah Lingkungan

Polemik Desain Rel Kereta Api Trans Sulawesi, Inkalindo Sulsel: Rel Elevated Lebih Ramah Lingkungan

Regional
Merajut Keseimbangan di Taman Nasional Komodo

Merajut Keseimbangan di Taman Nasional Komodo

Regional
70 Penghargaan dalam 4 Tahun, Bukti Kekompakan Bupati dan Wabup Banyuasin

70 Penghargaan dalam 4 Tahun, Bukti Kekompakan Bupati dan Wabup Banyuasin

Regional
Ekonomi Jateng Capai 5,66 Persen pada Kuartal II-2022, Ganjar: Ini Kerja Kolektif

Ekonomi Jateng Capai 5,66 Persen pada Kuartal II-2022, Ganjar: Ini Kerja Kolektif

Regional
Tak Punya Wisata Alam, Kabupaten OKI Percaya Diri Unggulkan Wisata Budaya

Tak Punya Wisata Alam, Kabupaten OKI Percaya Diri Unggulkan Wisata Budaya

Regional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.