Dewan Tolak Tol Bawen-Yogyakarta, Ini Respons Ganjar Pranowo

Penolakan karena jalan tol sepanjang 75 km itu dinilai melanggar RTRW.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespons penolakan tersebut. Ganjar mengaku menghormati putusan dewan.

Namun ia akan terlebih dulu berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait penolakan dari dewan.

"Kalau DPRD sudah memutuskan seperti itu secepatnya kami konsultasi dengan pusat untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi," kata Ganjar saat dimintai tanggapan, Selasa (16/10/2018).

Ganjar tidak keberatan jika dewan memutuskan menolak proyek strategis nasional. Namun, penolakan harusnya disertai dengan alternatif solusi.

Jika memang ada solusi lain dan disepakati bersama, Ganjar akan mengikuti hal itu. Namun jika tidak ia keberatan.

"Kalau seandainya dengan berbagai pertimbangan, dan ada alternatif lain terkait program tol saya tidak keberatan," tambahnya.

Sejumlah alasan dikemukakan dewan soal ketidaksetujuan proyek itu. Salah satunya proyek tol Bawen-Yogyakarta terlalu mahal karena investasinya yang mencapai Rp 12 triliun.

Dewan membandingkan dengan reaktivasi rel kereta api di jalur yang sama yang hanya menguras Rp 2 triliun. Sisa anggaran bisa dialihkan untuk reaktivasi rel kereta Semarang-Rembang.

Ganjar akan mempertimbangkan alasan-alasan dari dewan. Namun, pemerintah punya argumen penguat tersendiri.

"Kalau diusulkan kereta, ok. Apakah (kebijakan) kereta didorong tidak?. Atau adakah alternatif lain misalnya penetapan lokasi yang beda," tandasnya.

Terkait penolakan dewan, gubernur akan membawa masalah ini ke pertemuan Musrenbang antarprovinsi di Yogyakarta, Rabu (17/10/2018).

Sebelumnya, ketua Pansus Raperda RTRW DPRD Jawa Tengah Abdul Azis menolak rencana pembangunan itu.

Dewan meminta pemerintah agar fokus mengoptimalkan pembangunan berbasis transportasi massal di jalur itu, ketimbang membangun jalan tol.

“Menghapus pembangunan jalan tol Bawen-Yogya akan menyelamatkan lahan basah atau lahan pertanian seluas 350 Hektar,” kata Azis, Selasa (106/10/2018).

Dijelaskan Azis, ada beberapa keuntungan jika jalan tol yang masuk sebagai proyek strategis nasional itu dibatalkan. Selain dapat menghemat anggaran, lokasi proyek yang dilintasi dinilai rawan terhadap bencana, serta menyelamatkan 350 hektar lahan.

Selain itu, pembatalan jalan tol juga akan menyelamatkan material tanah dari jalur yang akan dibangun.

Sejauh ini, Pemprov masih berkutat pada penyusunan trase yang ditargetkan selesai 2018, sehingga nantinya dapat dilakukan proses pembebasan lahan, berikut konstruksi pekerjaannya.