4 Fakta Baru Gempa dan Tsunami Sulteng, Polemik Relawan Asing hingga Pembangunan Ratusan Sekolah Darurat

KOMPAS.com - Proses rehabilitasi rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah akan dilakukan pada November 2018.

Hingga saat ini BNPB dan dinas terkait masih melakukan pendataan jumlah kerugian dan kerusakan akibat bencana gempa Donggala dan tsunami Palu.

Sementara itu, BNPB menegaskan hanya relawan asing yang memiliki ijin yang diperbolehkan masuk ke Sulawesi Tengah.

Ini sejumlah fakta terbaru terkait bencana alam di Sulawesi Tengah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagai pemimpin penanganan korban gempa dan tsunami Sulteng, menginstruksikan pelakasaan rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai bulan November 2018.

Sementara itu, BNPB akan terus memperbarui data kerusakan dan jumlah kerugian serta kebutuhan rehabilitasi rekonstruksi pascagempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Rencana relokasi warga juga terus dikaji oleh pemerintah kota dan Provinsi Sulteng.

"Pemerintah Provinsi Sulteng sudah berkoordinasi dengan Pemkot Palu dan Pemda Sigi dan Donggala terkait lahan huntara (hunian sementara) bagi korban yang kehilangan rumah," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018).

Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sejumlah bangunan perlu dilengkapi dengan shelter evakuasi.

Bangunan yang perlu dilengkapi shelter adalah fasilitas publik yang strategis dan letaknya dekat dengan pantai, seperti hotel dan masjid.

Alasannya adalah pertimbangan Kota Palu, Donggala, dan sekitarnya dilalui oleh sesar Palu Koro yang merupakan jalur gempa.

"Dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk diperhatikan evaluasi penataan ruang. Belajar dari pengalaman, ini perlu shelter evakuasi," kata Sutopo di Kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018).

Shelter evakuasi adalah ketersediaan ruangan yang cukup luas di bagian atas sebuah bangunan, yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk menampung sejumlah orang jika terjadi gempa dan potensi tsunami.

333 unit sekolah darurat berkapasitas 7 ruang sedang dipersiapkan untuk kegiatan belajar mengajar murid terdampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Seperti diketahui, 422 unit fasilitas pendidikan di kawasan Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong mengalami kerusakan akibat gempa dan tsunami.

Seklah darurat yang disiapkan, terdiri dari 5 unit PAUD, 205 SD, 45 SMP, 89 SMA, 74 SMK dan 4 SLB.

"Dana Rp 245,6 miliar disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk rencana bantuan tersebut," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018).

Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, relawan asing tak bisa bebas masuk ke wilayah terdampak bencana Sulawesi Tengah untuk memberikan bantuan.

Bantuan internasional dibatasi hanya untuk kebutuhan yang diperlukan saja, seperti alat transportasi, genset, water teatment, dan tenda, kata Sutopo.

Alasannya, relawan dalam negeri jumlahnya masih mencukupi. Peraturan itu bukan untuk melarang relawan asing ikut melakukan proses evakuasi.

"Untuk NGO asing diminta untuk berkordinasi dengan PMI dan afiliasi NGO nasional. Mereka bisa masuk setelah diizinkan dan melakukan kordinasi tersebut," kata Sutopo di Kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018).

Sumber: KOMPAS.com (Fitria Chusna Farisa)