Mampu Atasi Konflik Pendekar, Polres Madiun Raih Penghargaan

Program Polres Madiun Brem Kamtibmas unggul masuk Top 99 mengalahkan 2.842 peserta instansi pelayanan publik seluruh Indonesia, baik tingkat kementerian maupun lembaga lainnya.

BREM Kamtibmas unggul dengan programnya berupa upaya proaktif Polres Madiun menyelesaikan permasalahan kamtibmas dan kamseltibcar lantas. Salah satunya adalah keberhasilan Polres Madiun menangani konflik pesilat.

Menteri PAN dan RB Syafrudin menyerahkan langsung penghargaan itu kepada Kapolres Madiun AKBP I Made Agus Prasatya.

Kapolres Madiun AKBP I Made Agus Prasatya yang dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (21/9/2018) pagi membenarkan telah menerima penghargaan Top 99 pelayanan publik dari Kemenpan RB di Surabaya, Rabu (19/9/2018).

"Program BREM ini mempunyai keunggulan peran aktif polisi untuk menjaga stabilitas kamtibmas di Kabupaten Madiun. Program kami buat lantaran Polres Madiun berada di tengah kultur masyarakat Mataraman yang berbeda dengan wilayah lain. Kami menggunakan istilah BREM karena brem merupakan makanan tradisional khas Madiun sehingga mudah diingat orang," kata Made.

Made mengatakan, BREM kamtibmas awalnya dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah kamtibmas di Kabupaten Madiun. Setiap harinya, ia sering melakukan sambang desa, termasuk memantau keamanan di wilayah kerjanya.

"Dari sambang desa itu kami berdiskusi agar Polri proaktif mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Dan, saya berharap masuknya program BREM Kamtibmas Top 99 Sinovik Kemenpan RB dapat mengatasi masalah keamanan dan ketertiban," kata Made.

Made mengatakan, manfaat BREM Kamtibmas langsung dirasakan pada penanganan konflik pesilat yang sebelumnya sering terjadi di Madiun. Setelah program itu diluncurkan, tidak ada lagi konflik yang terjadi pada sebelum, saat dan setelah acara suroan dan suran agung yang diikuti puluhan ribu pendekar setiap tahunnya.

Ia menambahkan BREM-Kamtibmas Madiun menjadi upaya penyelesaian permasalahan secara mandiri yang berjenjang dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Penyelesaian itu melibatkan polisi sebagai aktor utama bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh masyarakat.