Sewa Lahan di Tanah Pelindo III Naik, Warga Protes

Mereka memprotes kebijakan PT Pelindo III tentang uang sewa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang naik hingga berlipat-lipat sejak beberapa tahun terakhir.

Dalam aksinya, warga menggelar spanduk dan berorasi di ruas jalan di depan rumah warga.

"Kami tidak akan membayar uang sewa lagi, kami hanya ingin status tanah ini diubah," ujar Fatah, pengunjuk rasa.

Warga adalah penghuni permukiman di sekitar Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang berdiri di atas tanah HPL PT Pelindo III.

Fatah yang tinggal di Jalan Teluk Kumai Barat itu menceritakan, dulu nilai sewa HPL hanya Rp 3 juta selama 10 tahun.

"Sekarang Rp 8 juta untuk 2 tahun. Untung saya pensiunan Pelindo, jadi ada kortingan," ujarnya.

Sementara Ibu Sugito, mengaku dipaksa membayar Rp 65 juta selama 3 tahun. Dia mengaku menolak untuk membayar. Namun petugas dari Pelindo memberi keringanan untuk mengangsur.

"Saya bilang tidak, memangnya saya jual apa kok diangsur," jelas warga yang tinggal di Jalan Laksda M Natsir Surabaya ini.

Menurut Koordinator Forum Perjuangan Warga Perak, Wawan Sarwani, warga menolak membayar sewa HPL karena mengacu UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menurut Wawan, berdasarkan UU tersebut, HPL yang ditempati warga kini sudah menjadi wewenang pihak Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya.

"Berarti tanah ini milik negara, bukan milik PT Pelindo," jelasnya.

Aksi tersebut menyambut pemeriksaan setempat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang meninjau langsung obyek sengketa HPL.

Warga maupun PT Pelindo Cabang Tanjung Perak sama-sama mengajukan gugatan atas lahan yang sudah ditempati warga selama puluhan tahun tersebut.

Terpisah, Vice President Corporate Communication PT Pelindo III, Lia Indi Agustiana mengatakan, perseroan terpaksa membawa masalah tersebut ke pengadilan, karena warga tidak membayar sewa HPL sejak 2014.

"Warga yang menempati tanah HPL itu di sebagian di kelurahan Perak Utara Surabaya," jelasnya.